Partai Politik

Golkar Segera Gelar Rapat Pleno Memilih Plt Ketua Umum, 11 Figur Berpeluang Gantikan Airlangga

DPP Partai Golkar menjadwalkan Rapat pleno Golkar yang digelar paling lambat Selasa besok, akan memutuskan Plt Ketum Golkar setelah Airlangga mundur

Editor: Agustinus Sape
KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO
Sejumlah pengurus pusat Partai Golkar, mulai dari Meutya Hafid (kedua dari kiri), Adies Kadir (kedua dari kanan), Ace Hasan Syadzily, saat jumpa pers di kantor DPP Golkar, Jakarta, Minggu (11/8/2024), dengan latar belakang suasana salah satu rapat pleno Partai Golkar sebelumnya. 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar atau DPP Partai Golkar berencana menggelar rapat pleno paling lambat hari Selasa (13/8/2024) untuk menentukan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar.

Rapat pleno digelar sebagai respons atas pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Setidaknya 11 nama yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar berpeluang menjadi Plt Ketua Umum Golkar.

Ketua Bidang Hukum DPP Golkar Adies Kadir dalam jumpa pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Minggu (11/8/2024) malam, mengatakan, Airlangga telah memberikan surat pengunduran diri kepada DPP Golkar. Namun, surat pengunduran diri Airlangga tersebut masih harus dibawa ke rapat pleno terlebih dahulu untuk disahkan.

"Jadi secara yuridis, kami masih menunggu keputusan DPP Golkar melalui rapat pleno terkait surat pengunduran Pak Airlangga tersebut," ujar Adies.

Selain Adies, hadir pula saat jumpa pers, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Golkar Meutya Hafid, serta Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily.

Adies melanjutkan, rapat pleno akan digelar paling lambat Selasa besok. Rapat pleno perlu digelar segera untuk memilih Plt Ketua Umum Golkar. Posisi itu penting agar roda organisasi tetap bisa berjalan optimal, apalagi saat ini hanya berjarak sekitar dua pekan dari pendaftaran calon kepala/wakil kepala daerah di Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

Jika merujuk pada peraturan organisasi Partai Golkar yang mengatur soal pergantian antarwaktu ketua umum, semua wakil ketua umum Golkar memiliki peluang untuk menjabat Plt Ketua Umum.

"Jadi kalau ada yang menyampaikan, harus wakil ketua umum A atau B, di dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Golkar) tidak disebutkan harus ke siapa. Tetapi, semua wakil ketua umum memiliki kesempatan untuk maju sebagai Plt (Ketua Umum Golkar). Tetapi, itu semua tergantung keputusan rapat pleno," ucap Adies.

Dalam struktur kepengurusan Golkar sekarang, ada 11 wakil ketua umum. Mereka adalah Kahar Muzakir, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Agus Gumiwang Kartasasmita, Hetifah Sjaifudian, Rizal Mallarangeng, Melchias Markus Mekeng, Roem Kono, Nurul Arifin, Firman Soebagyo, Dito Ariotedjo, dan Bambang Soesatyo.

Meski demikian, dari sejumlah nama tersebut, Agus Gumiwang Kartasasmita yang saat ini menjabat Menteri Perindustrian disebut sejumlah politisi Golkar sebagai figur yang paling berpeluang kuat menjabat Plt Ketua Umum Golkar.

Utamakan musyarawah

Ace Hasan Syadzily menambahkan, sesuai aturan, semua pengurus DPP Golkar akan diundang saat rapat pleno. Ditanyakan soal mekanisme pemilihan Plt Ketua Umum, menurut Ace, lebih baik jika keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Ia melanjutkan, Plt Ketua Umum Golkar nantinya akan memimpin Golkar hingga Musyawarah Nasional (Munas) Golkar.

Mengenai jadwal munas pun akan diputuskan dalam rapat pleno, apakah akan tetap sesuai jadwal pada Desember mendatang atau lebih cepat.

"Nanti akan diputuskan dalam rapat pleno, begitu pula waktu dan tempatnya," tambahnya.

Airlangga memutuskan mundur sebagai Ketua Umum Golkar melalui video yang diedarkan pada Minggu (11/8) siang.

”Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai, saya Airlangga Hartarto. Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Golkar,” kata Airlanggan dalam video tersebut.

Ia menambahkan, pengunduran diri itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, sebagai partai politik besar yang matang dan dewasa, DPP Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Adapun proses dimaksud bakal dilakukan secara damai, tertib, dan menjunjung tinggi marwah partai.

”Demokrasi harus kita kawal dan kembangkan terus-menerus. Dan, partai politik adalah pilar utama demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya,” tutur Airlangga.

Baca juga: Respons Megawati Pasca Airlangga Mundur dari Ketum Golkar: Khawatirkan Masa Depan Demokrasi

Menurut dia, Golkar selama ini telah menjadi kebanggaan dan kekuatan terdepan bagi demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun terakhir, Golkar telah membuktikannya. Bahkan, dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, partai berlambang beringin ini telah menaikkan perolehan kursi dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, yakni 102 kursi di DPR. Golkar juga meraih ribuan kursi di seluruh DPRD provinsi dan kota/kabupaten.

”Selain itu, dalam pilpres lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka,” kata Airlangga.

Sebelum keputusan mundur ini, beredar wacana akan digelarnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar untuk mengganti Airlangga dari posisi ketua umum Golkar. Namun, atas beredarnya wacana itu, Airlangga menepisnya. ”Tidak ada, tidak ada (munaslub). Munas bulan Desember,” ujar Airlangga yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan pun membantahnya. Ia bahkan mempertanyakan apa kesalahan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sehingga ada pihak yang ingin menggelar munaslub.

Politisi senior Partai Golkar, Ridwan Hisjam, sempat mengungkapkan, wacana munaslub tengah digulirkan oleh tiga kelompok. Ia enggan merinci siapa kelompok yang dimaksud dan apakah berasal dari dalam atau luar Golkar.

(kompas.id)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved