Berita Rote Ndao
Penjabat Bupati Rote Ndao Ikuti Rakor Perlindungan CPMI dan PMI Tingkat Provinsi
Oder Maks menggarisbawahi terkait kondisi dan alternatif yang dipakai dalam upaya perlindungan PMI asal NTT khususnya Rote Ndao di negara penempatan.
Penulis: Mario Giovani Teti | Editor: Oby Lewanmeru
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Mario Giovani Teti
POS-KUPANG.COM, BA'A - Penjabat Bupati Rote Ndao, Oder Maks Sombu mengikuti rapat koordinasi terkait Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Rakor ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTT dan dibuka langsung oleh Penjabat Gubernur NTT Ayodhia GL Kalake di Kota Kupang, Senin, 5 Agustus 2024.
Adapun rakor ini membahas isu strategis dan kebijakan pemerintah dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya yang berasal dari Provinsi NTT.
Diskusi dalam rakor dilakukan secara panel yang menghadirkan narasumber yakni Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Singapura, Hongkong dan Arab Saudi.
Selanjutnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Ketenagakerjaan, Dewan Pakar Satgas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kapolda NTT.
Melanjutkan pesan Penjabat Gubernur NTT, Oder Maks Sombu menegaskan perlunya komitmen yang kuat oleh semua pemangku kepentingan agar dapat mencegah terjadinya CPMI ilegal.
Oder Maks menggarisbawahi terkait kondisi dan alternatif yang dipakai dalam upaya perlindungan PMI asal NTT khususnya Rote Ndao di negara penempatan.
Oder Maks Sombu mengaku, tantangan yang sering dihadapi pekerja migran di luar negeri adalah eksploitasi, kekerasan fisik, perbudakan, masalah hukum, kesenjangan budaya dan bahasa.
Berkenaan dengan itu, dibutuhkan peran pemerintah dalam pelatihan dan pembekalan, fasilitas dan layanan bantuan, kerja sama dengan negara penerima serta penegakan hukum terhadap pelanggaran para pekerja migran. (rio)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.