Hasil Pleno KPU Pascaputusan MK: 8 Parpol Berhak Menempatkan Wakilnya di DPR, PDIP Suara Terbanyak

”Situasi 2024, PDIP meraih suara terbesar, tetapi kemungkinan akan memilih jalan berbeda. Tetapi, saya juga belum tahu karena belum ada keputusan dari PDIP. Yang ingin saya katakan bahwa mungkin kalau nanti PDIP memilih menjadi partai oposisi, ini tentu akan memperkuat fungsi kontrol juga. Karena bagaimanapun, PDIP punya perolehan kursi terbesar di DPR,” tuturnya.

Ia mengingatkan, menjadi oposisi atau penyeimbang merupakan keniscayaan dalam demokrasi. Pilihan itu juga merupakan pilihan terhormat dan baik dalam pembangunan demokrasi karena setiap kebijakan dari pemerintah akan diuji oleh pendapat atau perspektif yang berbeda.

Selain itu, presiden terpilih tidak perlu khawatir dengan adanya oposisi karena eksekutif memiliki kekuatan yang besar dalam pembentukan undang-undang. Presiden bisa memveto undang-undang hingga mengusulkan undang-undang.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi meminta publik untuk menunggu format, struktur, dan posisi partai pemerintah dan partai yang berada di luar pemerintah setidaknya sampai awal pembentukan kabinet, Oktober mendatang. Sebab, tak tertutup kemungkinan anggota KIM akan bertambah dari partai lain.

Menurut Viva, upaya untuk memperbesar koalisi pemerintah merupakan hal yang logis agar suara partai pemerintah menjadi mayoritas di DPR. Hal itu sangat diperlukan agar stabilitas politik terjaga dan program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik.

”Kalau stabilitas politik terjaga, tentunya akan dapat menumbuhkan perekonomian nasional sehingga target-target pemerintah mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta kesejahteraan rakyat bisa terpenuhi,” tambahnya.

Ia tidak sependapat dengan kekhawatiran sejumlah pihak bahwa kekuatan koalisi parpol pendukung pemerintah yang besar bisa menggerus fungsi pengawasan DPR. Sebab, fungsi kontrol bukan hanya tugas partai di luar pemerintah, melainkan juga partai pendukung pemerintah di DPR.

”Partai di dalam pemerintah juga menjalankan fungsi kontrol sebagai salah satu fungsi konstitusional anggota DPR. Jadi, kalau itu yang terjadi, saya rasa bagus untuk pertumbuhan demokrasi,” katanya.