Pemilu 2024

Hasil Pleno KPU Pascaputusan MK: 8 Parpol Berhak Menempatkan Wakilnya di DPR, PDIP Suara Terbanyak

Efektivitas pemerintahan Prabowo-Gibran tetap menjadi tantangan pemerintahan mendatang meski jumlah parpol di DPR berkurang.

Editor: Agustinus Sape
TANGKAPAN LAYAR YOUTUBE/KPU RI
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam rapat pleno rekapitulasi ulang nasional, pasca putusan MK RI, di kantor KPU RI, Minggu (28/7/2024). 

13. Hanura 1.094.591 suara

14. Partai Buruh 972.898 suara

15. Partai Ummat 642.550 suara

16. PBB 484.487 suara

17. Garuda 406.884 suara

18. PKN 326.803 suara

Mengelola koalisi

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies Arya Fernandes mengatakan, meski jumlah parpol di DPR pada 2024-2029 lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya, hal itu tak menjamin akan meningkatkan efektivitas jalannya pemerintahan mendatang.

Salah satunya karena partai pendukung utama Prabowo-Gibran, yakni Partai Gerindra, tak menjadi parpol pemenang pileg. Hal ini berbeda dengan tiga pemilu sebelumnya ketika presiden berasal dari parpol pemenang pileg.

Pada 2009, misalnya, Partai Demokrat menjadi partai pemenang pileg dan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pada periode keduanya.

Lalu, pada 2014 dan 2019, PDIP menjadi partai pemenang dan Joko Widodo sebagai presidennya.

”Sekarang, partai pendukung utama presiden tidak menjadi partai pemenang karena Gerindra hanya berada di urutan ketiga. Situasi tersebut tentu memengaruhi cara Gerindra dalam mengelola koalisinya,” ujar Arya.

Hal lain yang menjadi tantangan Prabowo ke depan, lanjut Arya, ialah komposisi koalisinya, Koalisi Indonesia Maju (KIM), dengan raihan kursi di DPR diperkirakan hanya 48,09 persen dari total kursi DPR, 575 kursi.

Situasi ini diprediksi bakal mendorong Prabowo menambah dukungan politik di parlemen untuk menjaga efektivitas pemerintahannya. Jika melihat sejak 2004, dukungan politik di parlemen pada pemerintahan bisa di atas 60 persen.

Situasi saat ini belum tentu mirip dengan 2004. Pada 2004, Yudhoyono menjadi presiden dan Golkar keluar sebagai pemenang pemilu legislatif. Golkar lantas memutuskan untuk bergabung ke pemerintahan Yudhoyono.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved