KPK Geledah Rumah Herman Hery

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi Bansos Covid-19.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap Bansos Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara pada 2019.

Salah satu lokasi yang digeledah adalah kediaman anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Herman Hery (HH) di Depok, Jawa Barat.

“(Geledah rumah HH) kegiatan penyidikan di Jabodetabek berkaitan dengan penyidikan perkara Bansos Covid-19,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Selasa (23/7/2024).

Tessa mengatakan, penyidik menggeledah sejumlah lokasi di kawasan Jabodetabek. Namun, ia enggan menyebutkan lokasi detail kegiatan penyidik.

Ketika ditemui di Gedung Merah Putih KPK Selasa sore, Tessa menyebut, kegiatan penggeledahan itu masih berlangsung.

“Seandainya nanti ada hasil dari penyidik kita akan update lagi apa sih yang dilakukan atau barang-barang apa yang disita,” ujar Tessa.

Juru bicara berlatar belakang penyidik itu mengatakan, selama ini KPK tidak pernah menghentikan kasus Bansos Covid-19. Proses hukum itu bergantung pada adanya bukti baru yang ditemukan dan ketersediaan sumber daya penyidik.

Baca juga: Update 13 Aturan Terbaru Penerima Bansos PKH 2024

“Kalau seandainya dibilang ini perkara lama kemudian naik Kembali, saya pikir itu tentunya membuktikan bahwa perkara ini tidak dihentikan,” tutur Tessa.

“Perkara ini tetap berjalan, cuma masalah Waktu, kesiapan penyidik dan sebagainya,” tambah Tessa.

Dalam kasus ini, KPK mengusut dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Saat ini, terdapat tiga kasus bansos yang tengah diusut KPK.

Pertama, menyangkut kerugian keuangan negara dalam pengadaan Bansos Covid-19 yang menyeret Juliari.

Kemudian, distribusi bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial.

Lalu, pengadaan 6 juta paket Bansos Bantuan Presiden (Banpres) atau Bansos Presiden di kawasan Jabodetabek.

Kompas.com telah menghubungi Tim Kuasa Hukum PDIP sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy. Namun, hingga berita ini ditulis ia belum merespons. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS