Peran APBN Penting dalam Pengendalian Inflasi di NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eklesi Mei

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sangat penting dalam pengendalian inflasi di Provinsi NTT.

Hal itu disampaikan Kepala Kanwil DJPb NTT melalui Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II) Kanwil DJPb Provinsi NTT, Edy Purwanto dalam kegiatan forum ekonomi NTT yang bertajuk “APBN sebagai Penggerak Pembangunan Ekonomi NTT" berlangsung di Kantor PWI NTT, Jumat 19 Juli 2024.

Edy menyebut, inflasi di NTT relatif sangat terkendali. Yang mana, angka terakhir di bulan Juni 2024, inflasi NTT hanya capai 1, 54 persen (secara y to y). Angka inflasi di NTT itu relatif mulai September tahun 2022, kurang lebih 4 tahun terakhir menurun terus. 

“APBN secara langsung maupun tidak langsung, APBN turut menjaga inflasi di NTT melalui perannya terhadap pengendalian inflasi,” kata Edy.

Dikatakan Edy, dalam pengendalian inflasi dampaknya berbeda. Yang mana, biasanya dampaknya langsung ke pasar murah. Akan tetapi peran pemerintah pusat lebih pada secara tidak langsung pada pengendalian inflasi melalui empat program yaitu kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan dan komunikasi efektif.

“Alokasi ini terdapat pada 4 Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian PUPR, Pertanian, Perhubungan, dan BPS. Yang mana, total alokasi sebesar Rp 3,20 triliun dengan realisasi sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp 647,22 miliar atau 20,35 persen,” ungkap Edy.

Edy menyebut, terkait dengan program kelancaran distribusi, dengan besaran alokasi sebesar Rp 778,43 miliar dialokasikan untuk sarana infrastruktur berupa jalan strategis, layanan angkutan jalan dan laut, pengembangan bandara dan pelabuhan serta dukungan Kawasan Strategis pariwisata KSPN super prioritas. Alokasi ini terdapat pada Kementerian Perhubungan dan PUPR.

Baca juga: Gelar Forum Ekonomi NTT, Ketua PWI NTT Ajak Kolaborasi Pentahelix

“Tentu saja ini mungkin tidak dirasakan langsung oleh masyarakat tetapi dampaknya sangat berpengaruh yaitu kita rasakan jalan yang sudah lancar, ada subsidi tol laut dan perbaikan pelabuhan, meningkatkan arus barang, perbaikan bandara. Ini lama-lama yang membuat NTT kita ini tidak terisolasi dalam proses distribusi barang,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Edy, terkait dengan keterjangkauan harga dengan alokasi dana sebesar Rp 11,79 miliar dengan total realisasinya saat ini sebesar Rp 1,41 miliar.

Output dari intervensi ini antara lain untuk pendukung kelompok pengeluaran khususnya untuk output tanggap darurat bencana dan monitoring bencana. Alokasi intervensi ini terdapat pada Kementerian PUPR.

Kemudian, lanjut dia, dalam program ketiga, terkait dengan ketersediaan pasokan mencapai  alokasi dana sebesar  Rp 2,38 triliun dengan total realisasi Rp 378,22 miliar.

“Output dari intervensi inflasi ini adalah pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, yang digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana infrastruktur yang mendukung sektor pertanian. Alokasi ini terdapat pada Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian,” bebernya.

Untuk program keempat yaitu terkait dengan komunikasi efektif dengan alokasi dana sebesar  Rp 2,35 miliar dan total realisasi sebesar Rp 537,98 juta. 

“Output dari intervensi inflasi ini adalah untuk pelaporan atau publikasi statistik harga, khususnya bahan pangan yang berpengaruh pada kelompok volatile food. Alokasi ini terdapat pada BPS,” sebutnya. (cr20)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS