Anggaran Rp 71 Triliun untuk Program Populis Prabowo Perlu Dikonkretkan

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pengamat Ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai penetapan anggaran program makan bergizi gratis yang memakai dana APBN 2025 sebesar Rp 72 triliun masih perlu dikonkretkan.

Menurutnya, ada banyak detail rumit yang belum diketahui. “Ya ini anggaran kompromi. Walaupun untuk tahap pertama atau tahun pertama Rp71 triliun itu besar,” katanya kepada Tribun, Selasa (25/6/2024).

Khudori mengaku tidak tahu persis program populis Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan dijalankan kelak.

Hal itu juga dirasakan masyarakat lantaran teknik pelaksanaannya masih abu-abu.

“Publik sepertinya juga bernasib sama. Yang jelas, program ini baik. Terlepas dari pro dan kontra, program ini baik,” tuturnya.

Selain bermanfaat bagi penerima program, yaitu anak sekolah dan ibu hamil, program ini bisa menciptakan dampak berganda (multiplier effect) yg besar dan luas.

Baik buat UMKM maupun sektor logistik, distribusi/pengangkutan, pertanian dan lain-lain.

Seberapa besar dan luas dampak berganda yang tercipta, amat tergantung pada desain program.

Kalau program diorientasikan dengan mayoritas melibatkan UMKM, pelaku usaha sekitar, bahan baku lokal, pangan lokal tentu dampak bergandanya luas dan besar.

Dampak berganda akan sempit dan kecil jika program dirancang sebaliknya.

“Kita belum tahu bagaimana program ini dirancang lebih detail dan konkret,” jelas Khudori.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, drh. Slamet menilai program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak positif bagi anak-anak didik di Indonesia.

Namun dia memberi catatan terkait dana APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun yang akan digunakan pemerintah.

“Jika anggaran pemerintah sedang kurang baik atau terbatas, maka alokasi dana untuk program makan bergizi gratis dapat menjadi tantangan,” kata Slamet kepada Tribun, Selasa (25/6/2025).

Menurutnya, pemerintah harus mengalokasikan sumber daya finansial yang cukup untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Sehingga harus ada keberanian Presiden Terpilih untuk memangkas program-program pemerintah sebelumnya yang tidak prioritas.

Misalnya program yang tidak terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat atau membebani APBN.

Slamet memandang jika program ini harus penerbitan uatanf baru sebetulnya bukan menjadi masalah ketika digunakan program-program yang langsung berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan dan produktivitas rakyat.

“Selama bukan untuk fisik yang hanya proyek-proyek mercusuar tentu didukung,” urainya.

Slamet juga menyoroti ketahanan pangan, secara teori , program ini harusnya bisa meningkatkan ketahanan pangan, sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan para petani kita.

Dengan program ini, potensi terserapnya komoditas petani lokal mestinya akan luar biasa.

Hanya dia mengaku masih ragu dengan penyerapan produk hasil petani.

“Karena pengalaman sebelumnya, pemerintah mau enaknya sendiri, saya khawatir pembunuhan kebutuhan pangan ini di penuhi melalui impor dan pemerintah tidak peduli dengan petani kita,” paparnya.

Harapan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jawa Barat IV ini, program Makan Bergizi Gratis bukan hanya 'omon omon'.

“Jangan sampai ada kepentingan ekonomi menunggangi program ini,” pungkasnya.

Tepat Sasaran

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai realokasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) diperlukan agar tidak terhadi penambahan defisit fiskal.

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis pada pemerintahan Prabowo Subianto hanya memakai anggaran Rp71 triliun sekitar 2 sampai 2,5 persen dari belanja negara.

“APBN masih bisa menyerap, melalui realokasi belanja-belanja dari KL lainnya, sehingga tidak perlu menambah defisit,” ucapnya kepada Tribun, Selasa (25/6/2024).

Anthony menjelaskan yang menjadi persoalan justru tantangan target dari program tersebut.

Dia melihat sasaran dari program Makan Bergizi Gratis masih belum tergambarkan.

“Target apa yang mau dicapai dengan program makan siang gratis ini? Apakah untuk mengentaskan kekurangan Gizi (stunting)? Target dan sasaran ini sangat penting dan harus terukur dan jelas, agar bisa dibuat program sesuai target dan tepat sasaran,” ucapnya.

Anthony menambahkan apabila program ini diberikan di sekolah di mana saja murid-murid yang mengalami kekurangan gizi.

Hal tersebut yang perlu dijawab sehingga anggaran yang dipakai itu menjadi tidak sia-sia.

”Apakah semua murid saat ini mengalami kekurangan gizi? Kalau tidak, maka program pengentasan stunting ini akan tidak efektif dan salah sasaran,” tukasnya.

Kesinambungan Pemerintah

Pengamat politik sekaligus Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan publik menaruh keyakinan terhadap pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

Hal tersebut kata Ujang tergambar dari survei Litbang Kompas terbaru yang mengungkap adanya kesinambungan pemerintahan Jokowi ke Prabowo

Ujang menilai publik percaya banyaknya persoalan bangsa Indonesia seperti persoalan ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya mampu diatasi, baik di masa kepemimpinan Jokowi maupun nanti di masa kepemimpinan Prabowo.

“Keyakinan yang luar biasa dari publik masyarakat Indonesia atas sosok Prabowo-Gibran patut dibanggakan untuk membawa Indonesia menuju negara yang berkesejahteraan, berkeadilan dan diperhitungkan di dunia Internasional,” ujar Ujang.

Kepercayaan publik tersebut menjadi momentum bagus bagi Prabowo-Gibran untuk dapat menjalankan pemerintahan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan setelah pelantikan 20 Oktober mendatang.

“Masyarakat sangat bangga Prabowo-Gibran kelak akan mampu membawa bangsa mengalami perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang diharapkan tuntas dalam 5 tahun ke depan,” jelasnya.

Dalam konteks ini, Ujang juga menilai bahwa masyarakat Indonesia sudah antusias untuk Prabowo-Gibran untuk melanjutkan tongkat estafet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Berdasarkan survei Litbang Kompas selama dua periode pemerintahan Jokowi-Maruf, kepuasan publik tercatat positif. Bahkan, di detik-detik akhir masa jabatan Jokowi-Maruf kepuasan publik tercatat lebih tinggi ketimbang periode sebelumnya.

Dari temuan Litbang Kompas, sebanyak 83,6 persen publik yakin jika pemerintahan Prabowo-Gibran akan meninggikan martabat negara di mata internasional.

Adapun 83,6 persen yakin pemerintahan baru tersebut akan memperkuat pertahanan negara, 67,6 persen yakin terhadap peningkatan nilai tambah pengolahan hasil alam (hilirisasi), 68,5 persen yakin terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi negara, 62,4 persen yakin terhadap penambahan lapangan kerja baru, 69 persen terhadap realisasi kedaulatan pangan (swasembada).

Sebesar 57,3 persen yakin terhadap realisasi program makan bergizi gratis, 72,4 persen yakin terhadap penyelesaian pembangunan IKN, dan 64,8 persen yakin terhadap pemberantasan korupsi di pemerintahan Prabowo-Gibran. (tribun network/reynas abdila)