Kamis, 9 April 2026

Bansos

Perpanjangan Bansos Dorong Defisit APBN Indonesia

Perkiraan itu disampaikan Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul "Indonesia Economic Prospects".

Editor: Ryan Nong
BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/KRIS
Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan para peserta program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani, Senin (29/1/2024), di Stadion Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Peningkatan belanja subsidi dan perpanjangan bantuan sosial (Bansos) akibat pelemahan rupiah diperkirakan akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.

Perkiraan itu disampaikan Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul "Indonesia Economic Prospects".

Bank Dunia memproyeksikan kondisi tersebut akan mendorong defisit APBN sebesar 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Baca juga: Politisi PDIP Nilai Tingkat Kepuasan Penerima Bansos Terhadap Jokowi Rentan

"Perpanjangan program bantuan sosial yang ada, meningkatkan belanja subsidi yang didorong oleh depresiasi mata uang, dan bahkan lebih tinggi lagi pembayaran bunga diperkirakan akan mendorong defisit fiskal menjadi 2,5 persen PDB pada akhir tahun 2024," tulis Bank Dunia sebagaimana dikutip Kompas pada Senin (24/6/2024).

Bank Dunia mengatakan, dalam jangka menengah, defisit APBN diperkirakan akan stabil pada kisaran 2,5 persen menyusul peningkatan belanja secara bertahap untuk mengakomodasi program-program pemerintahan mendatang, termasuk program-program yang terkait investasi publik dan infrastruktur.

Selain itu, subsidi diperkirakan akan stabil sepanjang periode sejalan dengan melemahnya harga komoditas.

"Sementara itu, penerimaan negara diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan menguatnya penerimaan pajak dari rencana kenaikan tarif PPN sebesar 12 persen pada tahun 2025," tulis laporan Bank Dunia.

Lebih lanjut, Bank Dunia menyebutkan, dengan defisit fiskal yang lebih tinggi ditambah dengan pembiayaan yang lebih mahal akibat kondisi moneter global yang tidak menguntungkan, utang pemerintah diperkirakan akan tetap datar dalam jangka menengah dengan rata-rata 38,7 persen PDB hingga tahun 2029. (*)

 

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

 

 

Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved