Kemenpan RB Undang Kepala Daerah Bahas Panduan Pengusulan CPNS 2024, Ini Tanggapan Bupati Manggarai

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Charles Abar 

POS-KUPANG.COM, RUTENG - Kemeterian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau KemenPAN-RB mulai mengundang para kepala daerah se-Indonesia untuk membahas Usulan Pengadaan CPNS 2024 dan PPPK 2024.

Hal itu disampaikan Bupati Manggarai Herybertus GL. Nabit atau Herybertus Nabit Kamis 7 Maret 2024.

Menurut Herybertus Nabit, undang untuk mengahadiri Rapat Koordinasi untuk membahas Usulan Pengadaan CPNS 2024 dan PPPK telah diterima Pemerintah Kabupaten Manggara.

Ia mengatakan, Rapat koordinasi terkait Usulan Pengadaan CPNS 2024 dan PPPK bersama kepala-kepala daerah akan digelar di Jakarta 14 Maret mendatang. 

Baca juga: BOCORAN Syarat Utama CPNS Kemenkumhan 2024 Formasi Sipir Tahanan,Lulusan SMA/SMK Punya Peluang Besar

Hal ini tertuang dalam surat Menteri PANRB No: B/831/M.SM.01.00/2024, prihal undangan rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN Tahun 2024.

Bupati Manggarai Herybertus GL. Nabit yang turut menghadiri rapat koordinasi ini menyampaikan ada tiga poin penting yang akan dibahas. 

Pertama kata Bupati Hery, terkait persiapan pengadaan pegawai ASN tahun 2024. 

Kedua, dalam rapat koordinasi ini dengan Menteri PAN RB akan membahas sekaligus penyerahan surat Menteri PANRB tentang persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintah. 

Akan dibahas juga, sosialisasi keputusan Menteri PANRB tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN Tahun 2024.

"Sebenarnya hari ini saya berangkat ke Jakarta, esok ada rapat dengan Kemenpan RB, tapi rapatnya ditunda ke Minggu depan. Rapat tentang pengadaan ASN tahun 2024, pemberian persetujuan prinsip dan panduan penyusunan kebutuhan pengadaan ASN," kata Bupati Hery, kepada POS-KUPANG.COM, Kamis 7 Maret 2024.

Baca juga: Catat,Ini 11 Formasi Paling Potensial Dibuka untuk Lulusan Sarjana pada Rekrutmen CPNS dan PPPK 2024

Kata Bupati Hery, pihaknya menyambut baik dengan agenda yang dibahas bersama Menpan RB lebih khusus terkait panduan pengusulan perekrutan ASN. 

Menurut orang nomor satu di Manggarai itu, panduan ini penting bagi daerah agar tidak mengusulkan sesuka hati karena akan berdampak pada keuangan daerah

"Saya berikan tanda khusus untuk panduan, karena memang itu cara kerja birokrasi, dibuatkan panduan supaya daerah juga tidak sesukanya mengusulkan. Karena ini juga berkaitan dengan dampak keuangan terhadap negara," kata Hery Nabit.(*)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS