Ganjar Pranowo Meradang, Kini Ajak Anies Dorong Hak Angket Lengserkan Presiden Jokowi

POS-KUPANG.COM – Calon presiden nomor urut 3 benar-benar meradang gegara dugaan kecurangan pemilu yang saat ini menjadi bahan pergunjingan publik.

Saking kesalnya dengan kasus kecurangan tersebut, Ganjar Pranowo pun mengajak Anies Baswedan untuk sama-sama mendorong hak angket DPR RI untuk melengserkan Presiden Jokowi.

Upaya yang kini sedang dilakukan itu pun seakan mendapat restu dari partai pengusung Anies Baswedan saat Pilpres 2024. Tiga partai itu, yakni NasDem, Partai Keadilan Sejahtera  atau PKS dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. 

Atas ajakan sesama calon presiden tersebut, Anies Baswedan pun mengaku menyambut baik wacana yang sedang bergulir terkait penggunaan hak angket tersebut.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, bahkan memberi isyarat bakal bertemu Ganjar untuk membahas usulan tersebut. 

Meski demikian ia enggan merinci kapan waktu itu. 

"Pokoknya nanti tau-tau ketemu aja gitu," kata Anies, di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat 23 Februari 2024.

Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa hak angket merupakan kewenangan partai politik pengusungnya. 

"Jadi gini kalau menyangkut angket seluruhnya ada di dalam wilayah partai, jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen, dan ketua yang berbicara," pungkas Anies.

Koalisi Perubahan Kompak Dukung Usulan Hak Angket

Koalisi Perubahan yang terdiri dari NasDem, PKB, dan PKS mendukung usulan terkait hak angket. 

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal NasDem, Hermawi Taslim, setelah menggelar pertemuan dengan Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid, dan Sekjen PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, di NasDem Tower, Jakarta, Kamis 22 Februari 2024.

Hermawi mengungkapkan, dukungan itu didasari data temuan soal adanya kecurangan hingga pengaduan dari masing-masing partai Koalisi Perubahan.

"Masing-masing partai sudah bertemu untuk mensinkronkan data-data yang masuk, kita pilah-pilah. Mana pelanggara, pengaduan, mana manipulasi," ujarnya.

Ia menuturkan, pertemuan dengan para Sekjen Koalisi Perubahan itu memutuskan untuk menyetujui dan mendukung usulan Ganjar tersebut.

Tiga partai itu kini menunggu tindaklanjut atas inisiasi hak angket itu oleh PDIP selaku parpol terbesar.

"Kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan (hak) angket. Jadi posisi kami, data sudah siap, hal-hal kecil sudah siap."

"Tinggal menunggu tindak lanjutnya kawan-kawan PDIP, sebagai partai terbesar, sebagai inisiator, bagaimana tindak lanjutnya," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga telah menegaskan bahwa pihkanya mendukung usulan Ganjar itu. 
Paloh menyebut, setiap warga negara mempunyai hak konstitusional. 

Hak itu termasuk menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan Pilpres. 

"Kalian tahu itu hak konstitusional. Saya pikir wajib. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu."

"Sayang sekali kalau itu diabaikan, sayang seribu kali sayang," kata Paloh di Wisma Nusantara, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat 23 Februari 2024. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS