Anies Kaget Gaji ASN Naik Jelang Pemilu: Kalau Saya ASN, Pasti Saya Tanya, Kenapa Baru Sekarang?

POS-KUPANG.COM – Anies Baswedan, calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, menyoroti keputusan pemerintah yang menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara atau ASN menjelang Pemilu 2024.

“Kasihan juga  ASN baru naik gajinya kalau mau pemilu. Kalau gaji ASN naik, ya saya ikut senang. Alhamdulillah," ujar calon presiden nomor urut 1 tersebut.

Akan tetapi, katanya, kalau dirinya menjadi ASN, maka ia pasti akan mempertanyakannya. Kenapa gaji ASN baru dinaikkan setiap menjelang pemilu."Kalau saya jadi ASN, saya akan bertanya, kenapa tahun-tahun kemarin gaji saya tidak naik? Seharusnya kan mengalami kenaikan secara rutin,” kritik Anies yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Anies Baswedan mengungkapkan itu ketika ia menghadiri Acara Desak Anies yang diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah, Senin 5 Februari 2024.

Pada kesempatan itu, Anies Baswedan mendapat pertanyaan tentang kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN menjelang pelaksanaan pemilu, kenaikan gaji yang kental dengan kepentingan tertentu.

Anies Baswedan menilai, kenaikan gaji itu disyarati nuansa politik. Ada semacam unsur politisisasi, karena momen kenaikan gaji tersebut diberlakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Dikatakannya, kenaikan gaji ASN itu seharusnya dilakukian setiap tahun atau setidak-tidaknya dinaikkan beberapa waktu lalu sebelum pesta demokrasi ini diselenggarakan.

Tapi yang terjadi justeru sebaliknya. Gaji ASN naik saat menjelang pemilu. Akan tetapi, katanya, ASN itu sangat kritis. Mereka tahu persis.

“ASN itu bisa saja lisannya diam. Tetapi hatinya tidak bisa diam. Mereka ada disiplin organisasi, mereka taat. Tetapi di bilik suara, mereka bekerja pakai hati, pikiran, serta pengalamannya,” ujar Anies.

Dia juga menyebutkan, bahwa kenaikan gaji menjelang pemilu harus dikoreksi. “Kalau tidak keliru, kenaikan gajinya itu di 2015, 2019, dan 2024. Jadi hanya di sekitar masa pemilu saja," ujarnya.

"Mudah-mudahan ke depan kenaikan bisa lebih rutin. Kami berencana untuk TNI, Polri, ASN bisa mendapatkan peningkatan gaji secara rutin. Mudah-mudahan kita bisa kerjakan tahunan,” lanjut Anies.

Ada satu hal yang pasti, kata Anies Baswedan, adalah kinerja harus ditingkatkan. Dan, kenaikan gaji harus didasarkan pada kinerja, mengikuti kondisi perekonomian, serta dilakukan secara regular. Bukan bersifat insidentil kalau ada peristiwa politik semacam saat ini.

Soroti Bantuan Sosial

Pada bagian lain, Anies juga menyoroti pemberian bantuan sosial yang kini dilakukan pemerintah. Bansos saat ini sangat kental dengan kepentingan sehingga disebut-sebut sebagai alat politik untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

Terhadap fakta tersebut, Anies mengatakan, bahwa bansos itu bertujuan untuk kepentingan para penerima. Tapi yang terjadi saat ini, adalah bantuan itu justeru untuk kepentingan si pemberi.

“Sudah begitu yang memberi juga bukan yang tanda tangan. Yang memberikan adalah pajak dari rakyat," ucapnya.

"Adanya keramaian soal bansos ini, saya berkeyakinan para penerima bansos sekarang makin hati-hati memberikan dukungan pada saat pemilu besok. Kita harapkan itu terjadi, memilih pakai hati nurani,” imbuhnya.

Menurut Anies, membagikan bansos itu sesuai kebutuhan.

“Kebutuhan siapa? Kebutuhan penerima. Bukan kebutuhan pemberi," tegasnya.

"Seperti Anda dikasih makan, daripada saya kasih makan tiga kali sehari, saya kasih makan sekaligus, tiga-tiganya dimakan semua. Bisa enggak gitu?” ujar Anies memberi ilustrasi.

Sudah saatnya, kata Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, kita mengembalikan bansos tanpa pamrih. Jangan bansos yang penuh pamrih.

“Kita harus kampanyekan sama-sama bahwa ini adalah uang rakyat. Bukan uang pribadi," ujarnya.

"Saya merasa yakin, makin hari rakyat Indonesia makin kritis. Apalagi semua mengungkapkan soal bansos ini. Mudah-mudahan haknya diterima, tetapi hak suaranya tidak digadaikan,” ucapnya.

Keprihatinan Para Intelektual

Anies juga merespons keprihatinan mayoritas intelektual kampus terhadap kondisi darurat demokrasi saat ini.

Menurut Anies, dalam sistem politik demokrasi, ada saluran-saluran yang dipakai untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, yakni DPR dan partai politik.

“Ketika saluran-saluran itu berfungsi, kampus akan berkonsentrasi pada urusan pendidikan dan urusan penelitian. Karena proses politik berjalan," ujarnya.

"Apa yang menjadi aspirasi publik diproses. Namun, ketika yang menjadi aspirasi publik itu tidak lagi diungkapkan oleh partai-partai, dewan, yang terjadi justru penseragaman," imbuhnya.

"Terjadi kemampetan, maka aspirasi itu mencari jalur baru. Kampus menjadi artikulator ketika aspirasi itu mampet,” lanjut Anies.

Dia mengungkapkan, ketika kampus-kampus menyuarakan pendapat, artinya ada aspirasi yang kuat yang mampet, yang tidak diutarakan dalam saluran-saluran politik yang ada.

“Di situ kemudian kampus bergerak dan menyuarakan, karena di situ kampus tempat kaum cendekia membaca situasi apa yang terjadi," ucapnya.

"Tetapi mereka juga tahu ini bukan wilayah yang mereka perlu terlibat secara langsung, ketika proses politik berjalan. Tetapi ketika itu mampet, mereka bersuara,” katanya lagi.

Anies pun menegaskan kampus tidak berpolitik secara partisan.

“Kampus berpolitik secara kenegaraan. Jangan menganggap kampus partisan, karena kampus itu pandangannya beda-beda," ucapnya.

"Datang ke UGM, pandangannya beda-beda. Datang ke Undip, pandangannya beda-beda. Tetapi begitu sampai pada urusan etika, urusan tata negara mereka berpandangan sama,” imbuh Anies.

Menurut dia, jangan merendahkan proses demokrasi dan jangan merendahkan etika apapun afiliasi partai politik.

Baca juga: Prabowo: Saya Anggap Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Sebagai Saudara Sendiri

Baca juga: Anies Gembira, Prabowo dan Ganjar Pranowo Lebih Banyak Setuju dengan Spirit Perubahan

Baca juga: Megawati Optimis PDIP Bakal Kalahkan Anies dan Prabowo Dalam Satu Putaran

“Jadi ini pertanda demokrasi sedang dilucuti. Kebebasan berbicara turun luar biasa, oposisi yang mengambil posisi kritis pada negara dikuyo-kuyo, pemilu yang bebas," katanya.

"Pekan depan (saat pilpres 14 Februari 2024, red) kita akan menyaksikan apakah Indonesia punya demokrasi yang matang atau mengalami kemunduran demokrasi,” pungkas Anies. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS