Debat Terakhir: Anies dan Ganjar Sindir Bansos, Prabowo Minta Maaf

POS-KUPANG.COM, JAKARTA- Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, menyindir persoalan bantuan sosial (bansos) yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik.

Hal itu disampaikan Anies saat menjawab pertanyaan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, soal bansos yang ramai diperbincangkan dalam sesi keempat debat kelima Pilpres 2024 yang digelar di JCC, Jakarta, Minggu (4/2/2024) malam.

Mula-mula, Anies menegaskan yang disebut bansos adalah bantuan untuk penerima dan bukan bantuan untuk yang memberikan.

"Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberikan bulan ini. Kalau tiga bulan lagi ya tiga bulan lagi," ujar Anies.

"(Bansos) Tidak usah dirapel semuanya. Dan ini diberikan sesuai kebutuhan. Itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih," tegasnya.

Menurut Anies, pemberian bansos harus tepat sasaran. Yang artinya, bansos sebaiknya diberikan berdasarkan pendataan yang baik.

"Informasi data harus akurat dan mekanisme pemberian melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi pemberian," tutur Anies.

"Ketiga, bicara bansos harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, pra sejahtera masuk di dalamnya. Jangan terlewatkan," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Anies menyatakan dirinya dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, telah menyusun program bansos plus bagi masyarakat.

Dalam bansos plus, angka penerima bansos ditingkatkan dan diberikan pendampingan serta pelatihan kepada masyarakat miskin sehingga bisa hidup lebih baik dan sejahtera.

"Kami menyusun bansos plus, angkanya ditingkatkan. Yang belum masuk, masih miskin dimasukkan. Dan diberikan bekal pelatihan pendampingan supaya mereka bisa amudir dan hidup lebih sejahtera," tambahnya.

Sementara capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan agar istilah bantuan sosial (bansos) diubah menjadi bantuan kesejahteraan rakyat (kesra).

Ganjar beralasan, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial di tengah rakyat, bukan hanya membagikan bansos.

"Kami berusul bantuannya ganti aja deh, bantuan kesra, karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial bukan menciptakan bantuan sosial," kata Ganjar.

Disamping itu, politikus PDIP ini mengakui bahwa rakyat yang tidak mampu memang berhak untuk menerima bantuan dari pemerintah.