Yusril Ihza, Jimly Asshidiqqie dan AHY Potensial jadi Menko Polhukam

Menurut Ujang, dua sosok itu adalah Prof Yusril Ihza Mahendra yang merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), mantan Sekretaris Negara, serta saat ini sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Lalu eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga eks Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hukum, Prof Jimly Asshidiqqie.

"Bisa jadi ada dua tokoh yang layak, misalkan Prof Jimly dan Prof Yusril, yang cocok saja menggantikan Mahfud MD," kata Ujang.

Baca juga: Mundur dari Kabinet, Mahfud MD Bicara Hati ke Hati dengan Jokowi

Selain itu, kata Ujang, bisa jadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih mantan tentara untuk menempati posisi tersebut.

Terlepas dari kemungkinan itu, Ujang menyatakan gerak-gerik Jokowi sulit ditebak, termasuk untuk sosok pengisi Menko Polhukam.

Pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sambil bersepeda dan santap Gudeg Yu Djum Wijilan di Yogyakarta menjadi suatu sinyal.

Demokrat yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo-Gibran memiliki peluang dapat kursi menteri menjelang akhir masa pemerintahan Jokowi.

Demokrasi Titik Kritis

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan Mahfud Md telah menunjukkan sikap negarawan.

Hasto mengatakan, Mahfud MD sebelum mundur tidak menggunakan segala fasilitas di Kemenkopolhukam untuk berkampanye.

Hal tersebut, kata Hasto, bagian dari upaya Mahfud MD membangun keteladanan dalam melakukan gerak kampanye.

"Ternyata pada akhirnya dihadapkan pada suatu peristiwa penting ketika tanggal 24 Januari 2024 di hadapan jajaran TNI, Pak Jokowi menyatakan sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik, itu boleh berpihak, boleh berkampanye," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu menilai, sikap ketidaknetralan dalam Pemilu itu justu membawa demokrasi Indonesia pada titik kritis.

Segenap civitas akademika di Universitas pun menyampaikan sikap terhadap kondisi saat ini.

"Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia pada titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, dan para kelompok-kelompok pro demokrasi,” ucap Hasto.