Agenda Kunjungan Paus Fransiskus 2024: ke Timor Leste, Belgia, Papua Nugini, dan Indonesia

POS-KUPANG.COM, VATIKAN - Paus Fransiskus telah mengagendakan kunjungan ke beberapa negara selama tahun 2024, yaitu ke Belgia, Papua Nugini, Timor Leste dan Indonesia. Hal itu disampaikan Paus Fransiskus ketika menerima wawancara dengan La Stampa.

Paus Fransiskus juga menegaskan bahwa dia dijadwalkan untuk menyambut presiden negara asalnya Argentina, Javier Milei, di Vatikan pada 11 Februari 2024, dan bahwa kunjungan ke negara tersebut adalah sebuah kemungkinan.

Berbicara mengenai kesehatannya, yang beberapa tahun terakhir mengalami penurunan karena harus dirawat di rumah sakit, masalah mobilitas, dan pembatalan perjalanan atau acara, pria berusia 87 tahun itu mengatakan, "Ada beberapa rasa sakit dan nyeri tetapi sekarang sudah lebih baik, saya baik-baik saja."

Dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan pada Senin, Paus Fransiskus yakin para kritikus atas keputusannya yang mengizinkan pemberkatan bagi pasangan sesama jenis pada akhirnya akan memahami hal tersebut, kecuali bagi warga Afrika yang merupakan "kasus khusus".

Pemberkatan diperbolehkan bulan lalu dalam sebuah dokumen yang disebut Fiducia Supplicans (Supplicating Trust), yang telah menyebabkan perdebatan luas di Gereja Katolik, dengan penolakan yang sangat kuat datang dari para uskup di Afrika.

“Mereka yang melakukan protes keras adalah kelompok ideologi kecil,” kata Paus Fransiskus kepada surat kabar Italia La Stampa, sambil menambahkan, “Kasus khusus adalah orang Afrika: bagi mereka homoseksualitas adalah sesuatu yang ‘buruk’ dari sudut pandang budaya, mereka tidak menoleransinya.”

“Tetapi secara umum, saya percaya bahwa secara bertahap semua orang akan diyakinkan oleh semangat deklarasi ‘Fiducia Supplicans’ oleh Dikasteri Ajaran Iman: deklarasi ini bertujuan untuk merangkul, bukan memecah belah,” lanjut Paus.

Baca juga: Vatikan Terbitkan Dokumen Pembelaan atas Pemberkatan Sesama Jenis Sebagai Teguran terhadap Kritikus

Pekan lalu, Paus Fransiskus mengakui adanya penolakan terhadap dokumen tersebut, terutama di Afrika, di mana para uskup secara efektif menolaknya dan di beberapa negara aktivitas sesama jenis dapat mengakibatkan hukuman penjara atau bahkan hukuman mati.

Beliau mengatakan bahwa ketika pemberkatan diberikan, para imam harus “secara alami mempertimbangkan konteks, kepekaan, tempat di mana seseorang tinggal dan cara yang paling tepat untuk melakukannya”.

(straitstimes.com/reuters)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS