Pakar Ekonomi: Pemerintah Perlu Tambah Alokasi Anggaran Bansos

POS-KUPANG.COM, Jakarta - Pemerintah perlu menambah alokasi anggaran untuk bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat. Pasalnya, bansos merupakan kebijakan mutlak yang wajib disediakan negara untuk rakyat.

Demikian disampaikan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto, terkait bansos di Indonesia.

Menurut dia, penambahan alokasi anggaran bansos oleh pemerintah harus disertai dengan catatan bahwa strategi distribusi dan pengentasan kemiskinan harus lebih terstruktur.

Baca juga: Dugaan Korupsi Bansos Sabu Raijua Rugikan Negara Rp 35 Miliar, Kajati NTT: Masih Tahap Penyelidikan

Baca juga: Alokasi Bansos hingga Bantuan Pendidikan Hingga Desember 2023 Capai Rp 1.060 Triliun

"Bansos diperlukan karena itu bagian dari upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat kelompok bawah. Perdebatannya bukan pada dibutuhkan atau tidak, tetapi perlu diperbaiki dari sistem penerimaan dan strateginya harus lebih clear," kata Teguh dikutip dari Kompas.com, Rabu (27/12/2023).

Teguh mengatakan, pemberian bansos bukan kebijakan yang identik dengan negara berkembang, melainkan strategi perlindungan sosial.

"Di negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang, bansos masih ada dan komprehensif. Setiap negara pasti ada program seperti ini," tutur Teguh.

Baca juga: Banyak Keluhan, Ini Strategi Ganjar Pranowo Untuk Jamin Pemerataan Bansos Bagi Masyarakat 

Adapun strategi yang diusulkan Teguh, yakni graduasi dan memikirkan bagaimana para penerima bansos dapat naik kelas melalui bantuan yanmg bersifat untuk bertahan hidup, seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau pemberian sembako, serta bantuan bersifat produktif, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Dari sisi penerima, mereka harus dibantu agar tidak menerima bansos lagi. Bantuan produktif seperti KIP atau KIS nilainya masih kurang," ujar Teguh.

Strategi lainnya adalah adaptive social protection atau bantuan berbasis kebutuhan. Strategi ini banyak diterapkan di negara maju dan memungkinkan masyarakat penerima bansos setelah mendaftarkan diri.

Teguh berharap, Indonesia dapat mengadopsi strategi tersebut. Pasalnya, pemberian bansos saat ini masih menerapkan pendekatan top down, yakni penentuan kelayakan penerima bantuan.

"Misalnya, seseorang terkena pemutusan hak kerja (PHK) dan membutuhkan bantuan. Namun, dengan sistem yang saat ini mereka tidak bisa menyatakan butuh bantuan. Sementara dengan cara on-demand application, mereka yang membutuhkan dapat mendaftarkan diri. Isunya saat ini, pemutakhiran data membutuhkan waktu hingga 3-4 bulan. Perlu dibuat sistem yang lebih efektif," jelas Teguh.

Lebih lanjut, Teguh menyampaikan apresiasinya terhadap bansos yang diterapkan di Indonesia saat ini, yakni bantuan pangan nontunai (BPNT). Menurutnya, BPNT mampu menjawab persoalan klasik terkait pemberian bansos yang lebih baik untuk masyarakat.

"Secara teori, bansos idealnya memang berbentuk uang tunai. Namun, terdapat kekhawatiran apabila penggunaannya tidak tepat sasaran. Sementara apabila dibelikan beras, khawatir jumlahnya berkurang saat sampai ke penerima, terlebih persoalan distribusi Indonesia yang mahal dan kualitasnya semakin menurun. BNPT ini inovasi yang sangat baik dan cukup ideal untuk Indonesia," paparnya.

Berita ini telah tayang di Kompas.com

Ikuti berita terbaru POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS