Bicara di Makassar, Ganjar Beri Nilai Merah ke Presiden Jokowi Soal Supremasi Hukum, Begini Katanya

POS-KUPANG.COM – Ganjar Pranowo, calon presiden yang diusung PDIP bersama beberapa partai politik yang lain, memberikan nilai merah kepada Presiden Jokowi dalam hal supremasi hukum di Tanah Air.

Nilai yang diberikan Mantan Gubernur Jawa Tengah itu, adalah 5. Pasalnya, penerapan hukum di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, memang cenderung melorot dari tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu aspek yang memicu merosotnya penegakkan supresiasi hukum di Indonesia saat ini, adalah munculnya kasus-kasus hukum yang memperlihatkan para pelaku berasal dari kelompok pemegang kebijakan.   

Ganjar Pranowo menyampaikan hal tersebut, ketika memaparkan gagasannya dalam acara yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar atau IKA UNM digelar di Hotel Four Points by Seraton Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu 18 November 2023.

Menurut Ganjar, menurun aspek penegakan hukum di Indonesia, karena banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan.

"Rekayasa dan diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ujarnya.

Ia juga tidak mengelak kalau disebutkan bahwa melorotnya penegakkan hukum juga sesungguhnya terjadi sebelumnya masa kepemimpinan Presiden Jokowi.

Meski memberikan nilai merah kepada Presiden Jokowi, namun Ganjar tak mengungkapkan secara transparan kasus-kasus apa sajakah yang mendegradasikan penegakkan hukum di Indonesia, sehingga membuat dirinya memberikan rapor merah kepada Jokowi Jokowi itu.

"Kasus yang terjadi kemarin-kemarin itu kan benar-benar menelanjangi semuanya. Kita dipertontonkan soal itu, sehingga penegakkan hukum terlihat sangat jeblok, makanya poinnya penegakkan hukum itu saya beri nilai lima (dari 1-10)," kata Ganjar.

Atas sorotan pedas sang Mantan Gubernur Jawa Tengah itu, Nusron Wahid, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran angkat bicara.

Ia menyebutkan bahwa nilai merah penegakkan hukum seperti yang diberikan Ganjar Pranowo itu, sesungguhnya menelanjangi Mahfud MD. Karena Mahfud MD yang paling bertanggung jawab atas hal tersebut.

Mengenai rapor merah penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Jokowi yang diberikan Ganjar Pranowo, kata Nusron Wahid, mestinya hal tersebut ditanyakan pada Mahfud. Sebab sosok inilah yang memegang kendali penerapan hukum di Indonesia.

Jadi, lanjut Nusron Wahid, yang paling bertanggung jawab atas penegakkan hukum, adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam.

"Menko Polhukam itu paling bertanggungjawab atas penegakan hukum. Jadi, sorotan itu mestinya bukan pada Presiden Jokowi, melainkan kepada Pak Mahfud MD," kata Nusron Wahid.

Ia menyampaikan responnya itu kepada wartawan, seusai acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 yang menghadirkan Gibran Rakabuming Raka di Jakarta, Minggu 19 November 2023.