Pemerintah Bayangan Myanmar Sambut Pembicaraan Damai ASEAN, Tetapi Tidak Mempercayai Junta Militer

Laporan tersebut mengutip, tanpa menjelaskan lebih lanjut, kekhawatiran akan meningkatnya kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia dan produksi obat-obatan terlarang yang berasal dari Myanmar.

Yang lebih mengkhawatirkan, katanya, ada "imbauan kepada semua pihak untuk menghentikan masuknya senjata dan pendanaan keuangan ke Myanmar, yang mengarah pada eskalasi konflik."

Lebih dari 3.450 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak militer Myanmar mengambil alih kekuasaan, dan ribuan lainnya masih dipenjara, kata Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, yang menghitung jumlah korban dan penangkapan terkait dengan represi oleh pemerintah militer.

Pada bulan April, serangan udara militer menewaskan lebih dari 160 orang, termasuk banyak anak-anak, yang menghadiri upacara penentang kekuasaan militer, menurut saksi yang dikutip oleh Human Rights Watch. Kelompok tersebut pada hari Selasa menggambarkan serangan di mana militer menjatuhkan bom termobarik atau vakum yang menghancurkan sebagai "kejahatan perang".

Baca juga: KTT ASEAN Summit 2023, TNI AL Siapkan Kapal Rumah Sakit KRI dr Wahidin Sudirohusodo-991 Tipe B

Indonesia telah mengurangi kritik kerasnya terhadap militer Myanmar sejak mengambil peran bergilir sebagai pemimpin ASEAN. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan negaranya mengambil ''pendekatan diplomasi non-megafon'' untuk mendorong dialog dan mengakhiri kekerasan, yang merupakan tujuan dari rencana perdamaian lima poin yang dinegosiasikan para pemimpin dengan pemimpin militer Myanmar pada tahun 2021.

Dalam komunike pasca-KTT yang akan dikeluarkan oleh Widodo atas nama para pemimpin ASEAN, mereka berencana memperbarui seruan untuk menahan diri di Laut China Selatan yang disengketakan, mengulangi bahasa yang digunakan dalam pernyataan ASEAN sebelumnya.

''Kekhawatiran diungkapkan oleh beberapa negara anggota ASEAN atas reklamasi lahan, kegiatan, dan insiden serius di kawasan tersebut, termasuk kerusakan lingkungan laut, yang telah mengikis kepercayaan dan keyakinan, meningkatkan ketegangan, dan dapat merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas. di wilayah tersebut,'' kata draf komunike.

(reuters.com/startribune.com)

Ikuti beritta POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS