Presiden Joko Widodo Kutuk Serangan terhadap Pejabat ASEAN Saat Pengiriman Bantuan di Myanmar

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Presiden Indonesia Joko Widodo alias Jokowi mengutuk serangan di Myanmar terhadap pejabat ASEAN yang memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi tidak memberikan rincian insiden tersebut.

Pemerintah Persatuan Nasional bayangan Myanmar, yang bersekutu dengan milisi anti-junta, Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), mengatakan tidak mengetahui adanya serangan.

PDF di Distrik Taunggyi, Negara Bagian Shan di mana serangan dilaporkan terjadi tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pada jumpa pers di Labuan Bajo, sebuah kota nelayan di Indonesia Timur tempat KTT ASEAN ke-42 akan diadakan 9-11 Mei 2023, Jokowi pada hari Senin 8 Mei 2023 menekankan perlunya mengakhiri kekerasan.

“Yang ingin saya tekankan adalah (serangan) tidak mempengaruhi tekad ASEAN dan Indonesia untuk sekali lagi menyerukan diakhirinya kekerasan. Berhenti menggunakan kekerasan… Karena warga akan menjadi korban, tidak ada yang akan muncul sebagai pemenang dalam kondisi ini," katanya.

"Saya mendesak agar kita duduk bersama (dan) menciptakan ruang dialog untuk menemukan solusi bersama," katanya.

Sebagai ketua Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun ini, Indonesia telah meluncurkan upaya diam-diam untuk membuat terobosan dalam krisis di Myanmar, dengan para diplomatnya telah mengadakan lebih dari 60 "keterlibatan" dengan semua pihak yang terlibat, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi awal bulan ini.

Krisis Myanmar mendominasi KTT para pemimpin ASEAN

Krisis yang memburuk di Myanmar akan membayangi pembicaraan antara para pemimpin Asia Tenggara di Indonesia minggu ini, karena mereka memperbarui seruan untuk mengakhiri kekerasan yang meningkat.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, dengan penumpasan berdarah junta terhadap perbedaan pendapat yang memicu kerusuhan sosial dan bencana ekonomi.

Baca juga: KTT ASEAN Summit 2023, Menko Polhukam Tinjau Persiapan Keamanan di Loh Buaya Rinca dan Pulau Padar

Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) -- yang telah lama dicela oleh para kritikus sebagai toko omong kosong -- telah mencoba untuk memulai rencana lima poin yang disepakati dengan Myanmar dua tahun lalu setelah upaya mediasi untuk mengakhiri kekerasan gagal.

Namun usahanya terhenti karena junta mengabaikan kritik internasional dan menolak untuk terlibat dengan lawan-lawannya, termasuk anggota parlemen yang digulingkan, "Pasukan Pertahanan Rakyat" anti-kudeta dan kelompok bersenjata etnis minoritas.

Serangan udara di sebuah desa di kubu pemberontak bulan lalu yang dilaporkan menewaskan puluhan orang memicu kecaman global dan memperburuk pengucilan junta.

Para diplomat mengatakan kepada AFP bahwa krisis tersebut akan menjadi isu utama selama KTT 9-11 Mei di Labuan Bajo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Blok regional yang beranggotakan 10 negara itu akan sekali lagi "mengutuk keras" serangan udara itu dan menuntut segera diakhirinya kekerasan dalam pernyataan akhir KTT yang akan dikeluarkan oleh ketua Indonesia tahun ini, menurut draf yang dilihat oleh AFP.

"Ini akan menjadi satu-satunya cara untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog nasional yang inklusif untuk menemukan solusi damai yang berkelanjutan di Myanmar," kata draf pernyataan itu.

Myanmar tetap menjadi anggota ASEAN tetapi telah dilarang dari KTT tingkat atas karena kegagalan junta untuk menerapkan rencana perdamaian.

Berantas perdagangan manusia

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulu sampai ke hilir.

Untuk itu, pada pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo tahun 2023 ini, Indonesia akan mengusung isu pemberantasan perdagangan manusia untuk dibahas bersama negara-negara anggota ASEAN.

“Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas sehingga dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi,” ujar Presiden dalam konferensi pers di Hotel Meruorah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Senin 8 Mei 2023.

Lebih jauh, Presiden menjelaskan urgensi pembahasan soal perdagangan manusia adalah karena rakyat ASEAN merupakan korbannya dan sebagian besarnya merupakan warga negara Indonesia (WNI). Mereka umumnya terkena penipuan secara daring atau online scams.

“Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita,” imbuhnya.

Baca juga: Delegasi Asing Peserta KTT ASEAN Summit Tiba di Labuan Bajo

Baru-baru ini, pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 20 WNI korban perdagangan manusia dari Myanmar. Menurut Kepala Negara, penyelamatan para WNI tersebut tidak mudah karena lokasinya yang berada di wilayah konflik.

“Juga pada 5 Mei yang lalu otoritas Filipina dan perwakilan negara lainnya, termasuk Indonesia juga telah berhasil menyelamatkan 1.048 orang dari 10 negara dan 143 di antaranya adalah dari Indonesia,” ungkapnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi saat menyampaikan konferensi pers yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

(channelnewsasia.com/fulftoday.ae/BPMI Setpres)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS