Koalisi Besar Sulit Dibentuk, Faktor Ego Elektoral Jadi Pemicu, Begini Kata Yayan Hidayat

POS-KUPANG.COM – Dengan diumumkannya nama Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang akan diusung PDIP, maka jagat politik Indonesia kini semakin dinamis. Bahkan para pengamat pun mulai memprediksikan Pilpres 2024 mendatang.

Selain menyebutkan tentang pra figur yang akan tampil pada pesta demokrasi tersebut, diprediksi pula soal kemungkinan tidak berhasil dibentuknya koalisi besar sebagaimana diwacanakan belakangan ini.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif TSRC ( The Strategic Research and Consulting ) Yayan Hidayat kepada awak media, Selasa 25 April 2023.

Yayan Hidayat justeru lebih menyoroti poros politik yang terpaut erat dengan pasang capres-cawapres yang ikut dalam pilpres mendatang.

Dikatakannya, belakanan ini wacana koalisi besar menjadi bahan pergunjingan publik. Tapi koalisi itu sulit dibentuk karena adanya ego electoral yang dikedepankan parpol dan para politisi.

“Poros koalisi besar itu sulit mencapai kesepakatan terutama menyangkut urusan penentuan calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung. Ada ego elektoral dalam rencana pembentukan poros koalisi besar itu," ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, ada sejumlah nama capres cawapres potensial yang sudah muncul dalam koalisi tersebut. Apalagi

partai besar juga selalu bertengger di posisi atas dalam berbagai hasil survei.

Sebagai contoh, katanya, Partai Gerindra tetap pada keputusannya yakni menetapkan Prabowo Subianto sebagai capres.

Baca juga: Ganjar Pranowo Capres PDIP di Pilpres 2024, PPP Siap Bantu, PAN Akan Bahas di KIB, Golkar?

Begiju juga PDIP tetap mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Bahkan tidak membuka ruang negosiasi sebagai cawapres dalam gelaran Pilpres 2024.

“Gerindra dan PDIP tentu merasa paling berhak untuk mendapatkan jatah sebagai capres. Sebab mereka menganggap kadernya paling pantas sebagai capres dengan modal elektoral," ujarnya.

Menurut dia, jika diperiksa tren hasil survei capres Pemilu 2024 dari tahun 2021 hingga 2023, terlihat ada gap elektoral dari tiga nama bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

"Mereka selalu bersaing tipis di persentase gap 0,5 persen hingga paling jauh dua persen," ucapnya.

"Fluktuasi gap elektoral tersebut dipengaruhi oleh berbagai persepsi dan keputusan politik yang dibuat oleh tiga nama bacapres tersebut," kata Yayan.

Fluktuatidnya elektoral itu, dipengaruhi oleh keputusan dan isu politik. Misalnya, Ganjar disebut sudah kehilangan hampir dua persen suara akibat keputusan politiknya terkait Piala Dunia U20 lalu.

"Dalam kasus pembentukan poros koalisi besar, bila Prabowo menurunkan egonya sebagai cawapres, tentu hal tersebut akan berpengaruh besar terhadap modal elektoral Prabowo," katanya.

"Bagi saya, Prabowo akan banyak kehilangan suaranya yang saat ini justru cenderung menguat," imbuh Yayan.

Yayan menambahkan dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang, hanya akan ada tiga poros koalisi yang akan berkontestasi, yakni poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari PDIP, Golkar, PPP, dan PAN serta partai non-parlemen yakni PSI dan HANURA dengan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres.

Poros kedua adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB dengan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.

Poros terakhir adalah Koalisi Perubahan yang diisi Partai Nasdem, Demokrat dan PKS dengan Anies Baswedan sebagai capres mereka.

Namun, dia menilai terdapat pergerakan politik yang dapat memengaruhi utak atik poros koalisi tersebut, seperti sinyal bergabungnya Sandiaga Salahuddin Uno ke PPP setelah resmi keluar dari Gerindra.

“Fenomena keluarnya Sandiaga Uno dari Gerindra menandai dua hal; pertama, bergabungnya Sandiaga ke PPP akan membuka ruang lebar bagi Sandiaga untuk melenggang maju sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo," kata Yayan.

"Kedua, bergabungnya Sandiaga ke PPP adalah upaya Sandiaga untuk mendekatkan PPP ke Gerindra, dan Sandiaga mendapat tiket politik sebagai cawapres Prabowo Subianto," katanya.

"Bagi saya, dua hal ini bisa saja melatarbelakangi keputusan politik Sandiaga," tambahnya.

Keputusan Sandiaga tersebut, dikatakan Yayan, akan memengaruhi konstelasi politik pembentukan koalisi.

Apalagi, dikatakan Yayan, jika kondisi yang sama juga akan terjadi dengan PKB bila Muhaimin Iskandar tidak punya peluang untuk diusung menjadi calon wakil presiden.

“PKB juga berpeluang keluar dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, jika Cak Imin tidak menjadi sebagai cawapres," katanya.

"Tentunya PKB akan mendorong pembentukan poros koalisi Nasionalis-Religius dengan bergabung ke PDIP karena kecewa pada Prabowo dan Gerindra," tandas Yayan.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komrudin, mengatakan hal yang sama.

Pasangan capres dan cawapres yang pertama adalah Anies Baswedan yang akan didukung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP.

Kedua, Prabowo dan cawapres pilihannya yang didukung oleh KKIR.

Pasangan capres dan cawapres terakhir adalah Ganjar Pranowo beserta pasangannya yang disokong PDIP.

Apabila Pilpres 2024 mendatang benar-benar menghadirkan tiga paslon, maka kontestasi akan berlangsung dua putaran.

Pemilihan harus dilakukan dua putaran alias coblos ulang, jika tidak ada satu pun pasangan yang mendapatkan suara di atas 50 persen di putaran pertama.

Pada putaran kedua ini nanti hanya akan diikuti oleh dua paslon dengan perolehan suar terbanyak.

Baca juga: Partai Ummat Tak Punya Pilihan Lain di Pilpres 2024 Selain Anies Baswedan, Begini Kata Benny Suharto

Jika pada putaran pertama, Ganjar dan Prabowo yang lolos, maka kemungkinan besar suara pendukung Anies Baswedan mayoritas memilih Prabowo.

Mengingat hubungan Prabowo dan Anies Baswedan yang cukup baik.

Jika demikian, bisa saja pada Pilpres 2024, PDIP sebagai pemenang Pemilu legislatif kecele, karena tak mendapatkan apa-apa. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS