Berita NTT
Rekannya Minta Jokowi Naikkan Dana Desa, Kades di NTT Tak Setuju
Peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Berbeda dengan rekan kepala desa atau kades lainnya, seorang kepala desa di NTT justru tak setuju jika ada kenaikan anggaran dana desa.
Hari ini, Minggu 20 Maret 2023 ribuan Kades melakukan demonstrasi di Jakarta, menuntut presiden Jokowi agar menaikan anggaran dana desa di tahun 2024.
Ambrosius Boyang, Kepala Desa Amakaka di Kabupaten Lembata, NTT menolak dengan tegas aksi demonstrasi yang mengatasnamakan para kepala desa se-Indonesia itu.
Baca juga: Ramalan BMKG Cuaca NTT Hari Ini, 12 Daerah di NTT Berpotensi Dilanda Cuaca Buruk Hujan Petir
"Tidak sepakat jika rekan - rekan kepala desa menuntut dana desa dinaikan karena taruhannya adalah kepala desa dinilai tidak ada kreativitas," kata Ambrosius Boyang, Minggu malam.
Ia mengatakan, ketika suatu desa dengan pagu dana desanya semakin berkurang dari tahun sebelumnya, maka desa itu sudah dikategorikan desa yang sudah atau sedang berkembang serta sudah bisa menjawabi tujuan dana desa.
Ambo, sapaan akrabnya menyebut membangun desa tidak hanya dengan mengharapkan aliran dana desa dari pusat. Ambo beralasan, sejatinya menjalankan pemerintahaan suatu desa lebih kepada swadaya dan gotong royong.
"Jangan berpaku pada dana desa untuk membangun desa," tegasnya.
Di sisi lain, dia berkata dana desa hanyalah perangsang dan sebagai pintu untuk membuka jalan kreativitas Pemdes dan unsur elemen yang ada, serta masyarakat agar membangun desanya dengan berpedoman pada swadaya dan gotong royong.
Baca juga: Sukses, Kampanye Mandatory Halal di Lingkungan Kanwil Kemenag NTT
"Kita harus menerjemakan tata kelola desa dengan merujuk pada otonomi desa, yang mana desa harus punya kreativitas mengurus rumah
tangganya," jelas Ambo.
Ambo kemudian mengingatkan, hadirnya dana desa karena intervensi serta kebijakan politik yang sewaktu - waktu bisa saja akan hilang seiring pergantian rezim.
Dia kembali menelisik tentang demonstrasi para kepala desa di Jakarta. Ambo tidak sepakat dengan agenda tersebut, apalagi NTT masih butuh intervensi lebih bukan saja dari dana desa.
Dirinya juga menyebut, para kepala desa di NTT setauh dia, tidak pernah membicarakan rencana kenaikan dana desa. Sebab, jika mendorong agar menaikan dana desa, maka taruhannya adalah kualitas kepala desa.
"Kalau naikan siltap untuk mendukung kinerja pemdes, saya dukung," ucapnya.