Jalan Kaki Cegah Inflasi
Wajibkan Warga Jalan Kaki Cegah Inflasi, Pengamat Ekonomi NTT: Jangan Mimpi Lalu Buat Aturan
kebijakan itu akan diterapkan di seluruh NTT. Lery tidak menyebutkan jarak jalan kaki yang harus ditempuh tiap warga.
lihat foto
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah provinsi (Pemprov) NTT mengeluarkan kebijakan baru dengan mewajibkan masyarakat untuk jalan kaki demi mengendalikan inflasi. Aturan itu telah dikeluarkan pada 7 November 2022 lalu.
Kebijakan itu dinilai tidak memberi dampak atau imbas apapun terhadap pengendalian inflasi. Sebab, hal itu memang jauh panggang dari api.
"Sebenarnya sebagai seorang pemimpin dia mampu memberi kenyamanan terhadap masyarakat. Ini kebijakan tanpa melalui kajian akademis. Tidak bisa kita mimpi malam, besok pagi kita laksanakan. Ini akhirnya jadi tertawaan," kata Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) NTT, Dr. Anthon S.Y Kerihi, Kamis 2 Maret 2023.
Baca juga: Video Viral TikTok, Kecantikan Gadis Timor Provinsi NTT Lampaui Kecantikan Artis, Pujian Warga Net
Menurut dia, inflasi itu disebabkan karena keterbatasan dari stok barang. Sehingga kaitannya dengan orang jalan kaki itu memang tidak ada hubungannya sama sekali.
Baginya tiap kebijakan yang dikeluarkan mestinya dilandasi dengan kajian akademis agar memberi efek baik terhadap kebijakan yang dimaksud.
Ia menyebut secara teoritis memang tidak dikatakan jalan kaki mampu mengendalikan inflasi. Anthon menduga kalau kebijakan itu dikeluarkan karena mengikuti trend dan pada akhirnya akan hilang.
Dia memaparkan kebijakan yang kontradiktif ini akhirnya akan membuat orang memberikan pandangan tidak baik.
Apalagi, kepemimpinan saat ini akan berakhir dalam tahun ini. Mestinya program yang belum terlaksana selama ini bisa di evaluasi sehingga meninggalkan sebuah hal baik.
Baca juga: Belasan Polisi Nasional Timor Leste "Seruduk" SPN Polda NTT
"Kalau begini kan seolah-olah, apa tanggapan nasional melihat ini. Sepertinya kok NTT ini lemah sekali pendidikannya. Padahal kita banyak Professor dan doktor," kata dosen Prodi FEB Undana Kupang ini.
Sehingga indikator jalan kaki sebagai pengendali inflasi, menurut dia, tidak ada korelasinya.
Meski sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang inflasi, Anthon mengatakan kebijakan ini tidak akan memberi dampak.
Karena, ujar dia, sektor transportasi yang memberi kontribusi inflasi hanya pada sarana transportasi besar seperti angkutan udara.
"Kalau kemarin saya kira tidak terlalu. Justru sebenarnya para pejabat yang punya mobil mewah itu mereka bisa mengendalikan lah," kata dia.
