Pemilu 2024
245 Orang dari Tiga Kecamatan di Kabupaten Kupang Ikut Seleksi Anggota PPS
Sebanyak 245 orang dari tiga kecamatan di Kabupaten Kupang mengikuti seleksi anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS.
245 Orang dari Tiga Kecamatan di Kabupaten Kupang Ikut Seleksi Anggota PPS
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Tapehen
POS-KUPANG.COM, OELAMASI - Sebanyak 245 orang dari tiga kecamatan di Kabupaten Kupang mengikuti seleksi anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS.
Tiga kecamatan itu, yakni Kecamatan Kupang Timur, Kupang Tengah, dan Kecamatan Amabi Oefeto.
Hal ini disampaikan Anggota KPU Kabupaten Kupang Devisi Sosialisasi Pendidikan (Sosdik) pemilih, Sosialisasi Masyarakat dan SDM, Merry Tiran, Rabu 11 Januari.
Kegiatan seleksi ini dilansungkan di SMA Negeri 1 Kupang Timur.
Seleksi ini dibuka oleh KPUD Kabupaten Kupang untuk mengisi slot 85 anggota PPS Kabupaten Kupang.
Baca juga: KPU Kabupaten Kupang Jadwalkan Verifikasi Faktual 9 Parpol
" Tes tertulis calon PPS yang diikuti sebanyak 245 orang terdiri dari tiga kecamatan yang terdiri Kecamatan Kupang Timur sebanyak 117 orang, Kecamatan Kupang Tengah sebanyak 66 orang, dan Kecamatan Amabi Oefeto sebanyak 62 orang," kata Merry.
Menurut Merry, dalam tes itu soal yang diberikan tiap peserta tes berbeda-beda dan jumlah soal yang dites sebanyak 75 soal dengan kode tersendiri yakni A, B, C dan kode D, sehingga tidak ada saling diskusi atau nyontek.
"Materi seleksi hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang pemilu, wilayah, Pancasila dan UUD 45," katanya.
Dijelaskan, peserta yang mengikuti tes PPS ini hasilnya akan diumumkan pada tanggal 15 sampai 17 Desember 2023 nanti.
"Nantinya bagi yang lulus akan siap masuk pada tahap wawancara yang akan dilakukan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Desember 2023," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu Kabupaten Kupang Sosialisasikan Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 ke Stakeholder
Sementara Anggota Bawalsu Kabupaten Kupang Bidang Devisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Adam Horison Bao menegaskan semua proses seleksi PPS akan diawasi oleh Bawalsu setempat.
Menurut Adam, Bawaslu hanya ingin memastikan semua prosesnya berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .