BPBD NTT Minta Pemerintah Kabupaten dan Kota Perlu Adakan Kajian Risiko Bencana

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG - BPBD NTT meminta pemerintah kabupaten dan kota se-NTT perlu membuat kajian risiko bencana. Adanya kajian risiko terhadap bencana ini mendukung upaya penanggulangan. 

Hal ini disampaikan Kepala BPBD NTT, Ambrosius Kodo, S.Sos, M.M pada acara Sosialisasi Publik Draft Rencana Kontigensi Gempa Bumi berpotensi Tsunami.

Acara yang digelar secara online melalui zoom ini berlangsung Rabu 14 Desember 2022. Pada kesempatan itu, Ambrosius mengatakan, indeks bencana NTT masih tinggi, yakni 142,50 poin.

Baca juga: 17 Parpol Resmi Ikut Pemilu 2024, Partai Ummat Terganjal di NTT dan Sulawesi Utara

"Kapasitas kita masih jadi tanda tanya besar, bagaimana mitigasi yang kita lakukan. Di kabupaten dan kota belum ada kajian risiko bencana, kalau risiko bencana belum dimiliki, maka kita masih alami kesulitan belum ada manajemen data," kata Ambrosius.

Dia mengatakan, pihaknya juga masih berupaya dan mengharapkan  dukungan dari pemerintah kabupaten dan kota.

Saat membuka sosialisasi ini, Ambrosius mengatakan,  pengelolaan bencana perlu secara inklusi dan memperhatikan gender.

Sedangkan soal rencana aksi yang dilakukan yakni penguatan Forum Risiko Bencana (FRB).

Baca juga: KPU Tetapkan 17 Parpol Peserta Pemilu 2024, Partai Ummat Tidak Lolos Gara-gara NTT dan Sulut

"Belum semua kabupaten aktifkan Forum Risiko Bencana. Pemerintah tidak mampu bekerja sendiri dalam penanggulangan bencana, perlu kolaborasi pentaheliks, tanggap darurat, kesiapsiagaan dan rehabilitasi," katanya.

Dia mengakui, dengan keterbatasan yang ada termasuk keterbatasan fiskal, pihaknya juga menggandeng media untuk melakukan sosialisasi, termasuk kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi.

"Kerja sama itu berkaitan dengan penanggulangan bencana di NTT. Apapun kita kerjakan itu bisa tekan kemiskinan, tapi ketika bencana melanda, maka semua itu akan terganggu, kondisi kemiskinan bisa kembali, kemudian ekonomi juga mengalami gangguan," jelas Ambrosius.

Dikatakan, selama ini sudah ada  baru dilakukan aksi, sedangkan fase pra bencana belum nampak.

"Apabila terjadi tanggap darurat, maka kabupaten yang mengalami bencana bisa minta bantuan ke kabupaten tetangga. Jika masih minim infrastruktur maka boleh meminta ke provinsi," katanya.

Kegiatan  yang dipandu oleh Peter Ahab ini diikuti oleh berbagai elemen termasuk BPBD sejumlah daerah di NTT. 
Selain Kalak BPBD Provinsi NTT, Ambrosius Kodo menyampaikan materi, ada juga pemateri lain, yakni Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Margiono dan Ketua FRB NTT Norman Riwu Kaho. (*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS