Berita Manggarai Barat

BPOLBF Raih Predikat Zona Integrasi WBK Dari KemenpanRB

Predikat Zona Integrasi WBK ini diraih BPOLBF dalam acara penganugerahan bersama pelayanan publik dan reformasi birokrasi

Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/TANGKAPAN LAYAR
WBK- Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan KemenpanRB. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Upaya Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF dalam menerapkan inovasi, transparansi, akuntabilitas dan transformasi digital birokrasi dalam penerapan pelayanan publik, mengantarnya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan KemenpanRB.

Predikat Zona Integrasi WBK ini diraih BPOLBF dalam acara penganugerahan bersama pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang digelar oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), di Hotel Bidakara Jakarta. Selasa 6 Desember 2022.

Secara terpisah Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina saat dimintai komentar terkait penghargaan tersebut mengatakan, predikat WBK ini merupakan hasil kerja keras BPOLBF selama kurang lebih 2 tahun terakhir.

Menurutnya, Predikat Zona Integrasi WBK yang diberikan kepada BPOLBF tidak sebatas sebagai suatu capaian, melainkan sebuah komitmen dan pernyataan sikap untuk selalu menjaga kualitas pelayanan publik yang transparan, kredibil dan inovatif.

Baca juga: Pos Kupang Awards 2022, BPOLBF Raih Penghargaan Pengembangan Industri dan Ekraf

"Terima kasih untuk kepercayaan ini, kami berkomitmen untuk terus berbenah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik yang kami berikan," ucap Shana Fatina.

Shana pun mengajak seluruh pihak untuk bersama menjaga kepercayaan yang diberikan dengan terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. "Terima kasih atas dukungan dan kepercayaannya, mari kawal bersama untuk pariwisata dan ekonomi kreatif Labuan Bajo yang lebih baik," ajak Shana.

Untuk diketahui, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) merupakan suatu predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, dan memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit, komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima. (uka)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved