Berita NTT

NTT Urutan ke 25 Indeks Demokrasi Indonesia 2021 Dikategorikan Sedang

Delapan provinsi lain memiliki nilai IDI berkategori tinggi (>80) yaitu DKI, Jatim, DIY, Jateng, Kaltim, Aceh, Sulut, dan Lampung.

Editor: Edi Hayong
POS KUPANG.COM/AGUS TANGGUR
POSE BERSAMA-Peserta pose bersama usai seminar Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2021 yang berlangsung di hotel Swiss-Belcourt, Jalan Timor Raya, KM5. Kelapa Lima, Kamis, 1 Desember 2022. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agus Tanggur

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati urutan ke-25 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 34 Provinsi di Indonesia dengan nilai 73,42.

Angka tersebut menggambarkan demokrasi Provinsi NTT dikategorikan ‘sedang’.

Delapan provinsi lain memiliki nilai IDI berkategori tinggi (>80) yaitu DKI, Jatim, DIY, Jateng, Kaltim, Aceh, Sulut, dan Lampung.

Sedangkan 26 provinsi lain berada pada kategori sedang (60-80), dan tidak ada provinsi yang angka IDI-nya berkategori rendah (<60).

Hal ini disampaikan oleh Agus Pranomo, tim Indeks Demokrasi Indonesia Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, saat seminar Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2021, yang berlangsung di hotel Swiss-Belcourt, Jalan Timor Raya, KM5. Kelapa Lima, Kamis, 1 Desember 2022.

Menurutnya, skor Indikator Aspek IDI Provinsi NTT 2021 dinilai dari 22 indikator dari tiga aspek, yaitu aspek kebebasan ada tujuh indikator, aspek kesetaraan ada 7 indikator penilaian dan aspek kapasitas lembaga demokrasi ada 8 indikator.

Baca juga: Kepala Bakesbangpol NTT Ungkap Nilai Merah Indikator Indeks Demokrasi NTT Dua Tahun Terakhir

Aspek kebebasan memiliki angka tertinggi dibandingkan dengan 2 aspek lain yaitu sebesar 87,99 atau berada pada kategori tinggi.

Dalam paparannya, untuk aspek kebebasan terdiri dari, Pertama, terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara, Kedua: Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat.

Ketiga,terjaminnya kebebasan berkeyakinan. Keempat: terjaminnya Kebebasan (berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan). Kelima, terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat.

Keenam, pemenuhan hak-hak pekerja dan Ketujuh, Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya

“Pemenuhan indikator-indikator pada aspek kebebasan NTT sudah baik. Yang perlu mendapat sorotan hak pekerja, dengan mendorong perlindungan ketenagakerjaan pada pemberi kerja,” ujarnya.

Selanjutnya, aspek kesetaraan sebesar 74,16 atau berkategori sedang dan aspek kapasitas lembaga demokrasi sebesar 58,17 atau berkategori buruk. 

Baca juga: Indeks Demokrasi NTT

Untuk aspek kesetaraan dinilai dari tujuh indikator yakni, kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, anti monopoli sumber daya ekonomi, akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, kesetaraan kesempatan kerja antarwilayah, akses masyarakat terhadap informasi publik dan kesetaraan dalam pelayanan dasar.

Sementara, Indikator Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi terdiri atas Kinerja Lembaga legislatif, Kinerja lembaga yudikatif, Netralitas penyelenggara pemilu, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah, Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat, transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah, kinerja birokrasi dalam pelayanan publik dan pendidikan politik pada kader partai politik. 

Menurut Agus, rendahnya angka aspek kapasitas lembaga demokrasi Provinsi NTT tidak terlepas dari belum baiknya transparansi anggaran APBN yang dokumennya dapat diakses melalui website pemprov dan masih sedikitnya pendidikan politik pada kader yang diselenggarakan oleh partai politik.

Sementara itu Kepala BPS NTT, Matamira Bangngu Kale S.Si,.M.Si mengatakan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada RPJMN 2010 – 2014, 2015 – 2019, serta 2020–2024.

Demikian pun, halnya di level provinsi, IDI menjadi indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Nusa Tenggara Timur untuk mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Publik.

Dikatakannya, IDI merupakan kerja bersama instansi pemerintah yaitu Kemenkopolhukam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah.

Baca juga: Badan Kesbangpol NTT Ekspose Indeks Demokrasi Indonesia

“Indeks Demokrasi Indonesia pertama kali diukur tahun 2009. Mulai tahun 2021, Indeks Demokrasi Indonesia diukur dengan metode baru,” ujarnya.

Lanjutnya, dalam RPJMN 2020-2024 Indeks Demokrasi Indonesia ditargetkan mencapai angka 78,37 pada tahun 2024.

Pengamat Politik dari Universitas Muhammadyah Kupang, Dr. Ahmad Atang M.Si ketika dimintai tanggapannya usai seminar tersebut mengatakan bahwa hasil yang dicapai IDI NTT masih dalam kategori sedang.

“Indeks Demokrasi NTT pada tahun 2021 masih dalam kategori sedang karena nilai kita capai di bawah 80 poin. Hal ini menunjukan bahwa ada soal terkait praktik demokrasi kita di atas lokal,” ujarnya.

Lanjutnya, jika dilihat dari tiga aspek yang dinilai, yakni kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi pada aspek kebebasan dan kesetaraan cukup baik.

“Hal ini menegaskan bahwa kesadaran demokrasi masyarakat NTT relatif baik. Namun pada aspek kapasitas lembaga demokrasi terkait peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi, transparansi informasi anggaran menjadi titik lemah demokrasi kita,” jelasnya.

Baca juga: Bakesbangpol NTT Gelar Rapat Pokja Indeks Demokrasi Indonesia

Menurutnya, Aspek tersebut menunjukkan rapor merah untuk Indeks NTT.

“Perda hak inisiatif dewan, pendidikan kaderisasi oleh partai politik tidak berjalan secara baik,”kritiknya.

Dengan demikian,katanya, rapor merah pada aspek kapasitas demokrasi memberikan gambaran bahwa kesadaran demokrasi pada level negara mengalami kemunduran dibandingkan level masyarakat.

Oleh karena itu,kenyataan ini menjadi pekerjaan rumah semua pihak untuk memperbaiki indeks demokrasi kita agak lebih berkualitas lagi.

Karena itu, untuk mewujudkan demokrasi lokal yang berkualitas perlu komitmen dan kemauan politik negara.

“Negara merupakan artikulator kepentingan publik setidaknya dalam berbuat dan bertindak mesti memberikan pendidikan politik bagi masyarakat,” tutupnya. (cr23)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved