Kabar Gembira bagi Guru Honorer,Mendikbud Nadiem Janji 600.000 Guru Honorer Jadi ASN Akhir Tahun Ini

Satriwan menjelaskan mestinya tiga tahapan proses seleksi guru PPPK tuntas pada 2021.

Namun sampai November 2022, pemerintah baru membuka tahapan yang ketiga atau molor 1 tahun.

Sementara itu, 193.000 guru yang tak mendapat formasi tidak jelas nasibnya seperti apa.

Sebagian dari mereka bahkan sudah tak lagi mengajar karena sudah dipecat yayasan sekolah. Bukannya untung ikut seleksi PPPK, kata Satriwan malahan buntung.

P2G menilai skema P1, P2, P3, dan umum dalam seleksi Guru PPPK tahapan ketiga justru menimbulkan ketidakadilan baru. Sebanyak 193.000 guru yang masuk kategori P1 anehnya banyak yang turun level ke P2 dan di bawahnya.

Baca juga: Akademisi Pertanyakan Alasan Pansel PPPK Guru TTU Tidak Mengakomodir Sarjana Filsafat Agama Katolik 

“Mestinya 193 ribu guru itu dulu yang dipastikan tuntas dibuka formasi dan ditempatkan oleh pemda. Jadi pansel urai satu persatu dulu, jangan yang 193 ribu P1 belum beres, ini malah membuka prioritas 2 dan 3,” tuturnya.

P2G berharap Presiden Joko Widodo turun tangan menuntaskan karut-marut pengelolaan guru di tanah air, termasuk menuntaskan persoalan seleksi Guru PPPK dan manajemen PPPK yang berantakan hingga sekarang. Nasib guru masih jauh dari sejahtera.

“Sebab Pak Presiden pernah punya legacy baik di masa lalu, tercatat dalam sejarah guru memberikan peningkatan kesejahteraan guru saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Semoga Pak Presiden juga meninggalkan legacy kebaikan serupa, di akhir masa periode beliau sebelum 2024 nanti,” kata Satriwan. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS