Berita Manggarai Barat

Pemkab Manggarai Barat Akan Tingkatkan Kapasistas RSUD Komodo

Langkah ini diambil Pemkab Manggarai Barat merujuk dari surat arahan yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTT.

Editor: Eflin Rote
POS-KUPANG.COM/BERTO KALU
Wabup Manggarai Barat, dr Yulianus Weng didampingi Sekda Manggarai Barat, Fransiskus S. Sodo saat memberikan keterangan kepada media di Kantor Bupati. Rabu 23 November 2022. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat / Pemkab Manggarai Barat memutuskan akan menggunakan dana klaim penggantian biaya pelayanan covid-19 sebesar Rp 31,9 Miliar untuk kepentingan masyarakat luas.

Dana sebesar Rp. 31,9 miliar yang bersumber dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan RI itu, akan digunakan untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas Rumah Sakit Umum Daerah / RSUD Komodo dalam upaya mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Langkah ini diambil Pemkab Manggarai Barat merujuk dari surat arahan yang dikeluarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTT.

Sebelumnya, sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) yang bertugas di RSUD Komodo menuntut Pemkab Mabar untuk membayar insentif jasa pelayanan (Jaspel) yang diklaim sebesar Rp 18 Miliar dari total dana Rp 31,9 Miliar itu.

Menurut para Nakes, sebagian dari uang itu adalah hak yang harus dibayarkan pemerintah atas jasa mereka selama menangani pasien covid-19.

"Atas tuntutan sebagian Nakes itu, kami kemudian melakukan pendalaman secara normatif, apakah permintaan tersebut bisa dilayani atau tidak. Salah satunya mengajukan permohonan arahan tertulis kepada BPKP terkait dengan tuntutan Jaspel tersebut," kata Wakil Bupati Manggarai Barat dr. Yulianus Weng kepada awak media di Labuan Bajo, Rabu 23 November 2022 sore.

Weng lanjut menjelaskan, berdasarkan surat arahan dari BPKP yang diterima pada Jumat 18 November 2022 lalu, BPKP meminta agar pihaknya memperhatikan pemberian insentif yang telah diberikan sebelumnya yang bersumber dari dana APBD II.

Baca juga: BPBD Manggarai Barat Imbau Masyarakat Untuk Waspadai Bencana

Pemkab juga diminta untuk memprioritaskan asas keadilan, rasionalitas, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Maka penggunaan dana tersebut agar lebih diprioritaskan untuk peningkatan kapasitas RSUD Komodo dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat," jelas dia.

Ia mengatakan, Pemkab Mabar berkewajiban untuk melaksanakan apa yang menjadi arahan dari BPKP.  Sebab, BPKP merupakan lembaga resmi negara yang dijadikan rujukan ketika ada polemik terkait dengan pengawasan keuangan dan perbankan.

Atas dasar itu, Pemkab Manggarai Barat memutuskan untuk tidak merencanakan penganggaran belanja jasa pelayanan atau dengan kata lain menolak membayar apa yang menjadi tuntutan sejumlah nakes di RSUD Komodo.

Pasalnya, Pemkab Mabar sudah membayar insentif covid-19 yang merupakan penggantian sebagaimana arahan dari BPKP dan peraturan Kemenkes RI.

"Karena dana sebesar Rp 31,9 Miliar itu merupakan dana penggantian atas biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemkab tahun 2020 dan 2021 atas biaya pelayanan pasien covid-19 dari Kemenkes RI ke Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat," tegas dia.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved