KKB PAPUA - Kapolda Papua Barat Meradang, Uang Dana Desa Diduga Mengalir ke KKB Papua

POS-KUPANG.COM - Kapolda Papua Barat, Irjen Daniel Silitonga meradang. Ia sangat marah karena ada indikasi uang yang dialokasikan Pemerintah Pusat melalui dana desa, diduga mengalir ke Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua.

Saking marahnya, Irjen Daniel Silitonga memerintahkan manajemen bank untuk segera memblokir nomor rekening yang bermasalah tersebut.

Terbetik kabar bahwa saat ini, sudah tiga nomor rekening yang diblokir. Rekening bank itu milik tiga kampung di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

Dikatakannya, pemblokiran tiga rekening yang menyimpan uang dana desa itu, tentunya dengan berbagai pertimbangan yang matang.

Baca juga: KKB Papua - Diduga Menyusup ke Tengah Kerusuhan Dogiyai, Oknum KKB Papua Bakar Ikbal Hidup-Hidup

"Kalau memang bukan untuk warga kampung itu, lantas ngapain dibiarkan. Mending diblokir saja," tandas Daniel Silitonga, kepada awak media di Manokwari, Rabu 16 November 2022.

Mengenai modus mengalirnya dana itu ke KKB papua, Kapolda Daniel Silitonga mengatakan, bahwa kasusnya terungkap dari membengkaknya data jumlah penduduk kampung tersebut.

Sesuai fakta, misalnya, kampung si A berpenduduk 200 orang. Data itu diajukan pun sesuai mekanisme birokrasi yang ada.

Akan tetapi, katanya, di tengah jalan data itu sudah berubah. Kampung yang berpenduduk 200 orang, tiba-tiba jumlah penduduknya bertambah menjadi 300 orang.

Dari data itulah pemerintah pusat kemudian mengucurkan dana ke desa tersebut. Kucuran dana itu sesuai data terbaru jumlah penduduk yang telah ditambah 100 jiwa.

Itu berarti ada data fiktif terkait jumlah penduduk di kampung tersebut. "lantas, mau diapakan dana untuk penduduk fiktif tersebut?"

Daripada bermasalah dikemudian hari, lanjut dia, maka pihaknya mengambil tindakan tegas dengan memerintahkan manajemen bank untuk memblokir rekening dana desa yang bermasalah.

Pemblokiran itu pun, lanjut dia, dilakukan atas kesepakatan bersama dan dengan pelbagai pertimbangan yang matang.

Seharusnya, tandas Kapolda Daniel Silitonga, dana yang dikucurkan berdasarkan hasil verifikasi data agar penerima pun benar-benar warga di kampung tersebut.

"Iya (bank blokir) karena kesepakatan bersama, misalnya jika kampung A warganya hanya 200 orang, itu berarti ada penambahan sehingga menjadi 300 orang," tuturnya.

"Sementara 100 orang ini siapa?"

Dengan munculnya 100 nama fiktif itu, lanjut dia, kepala kampung juga menyatakan tidak akan bertanggungjawab.

"Itu yang menjadi latar belakang sehingga akhirnya disepakati agar rekening bank itu diblokir sampai ada kejelasan," tandasnya.

Baca juga: KKB Papua - Wanita Intan Jaya Terkena Tembakan, Kini Korban Sedang Dirawat Intensif

Saat ini, lanjut dia, pihaknya telah memerintahkan stafnya untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu terkait penggunaan uang dari kampung-kampung tersebut.

"Polisi juga bertanya-tanya, warga hanya 200 orang tetapi di data jumlahnya 300 orang. Lantas, yang 100 orang itu dari mana? Mengapa tidak dicantumkan saja dalam data desa," ucapnya.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya telah melakukan verifikasi dan menyelidiki kasus itu.

"Kalau sudah benar dengan identitas warga di kampung itu, maka dana tersebut akan dicairkan," imbuhnya.

Terkait 100 orang di data itu, Daniel pun ikut mencurigai data tersebut.

Pasalnya, lokasi kampung tidak jauh dari tempat penyerangan terhadap pekerja jalan di Teluk Bintuni.

"Kita pun berhak untuk curiga dengan adanya data di luar jumlah warga di kampung itu, bisa jadi kelompok itu (KKB Papua)," pungkasnya. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS