Opini : Apa Kabar Stunting di NTT?

Oleh : Katharina Kojaing 

Dosen FKIP Unwira Kupang, Pendamping KKNT Unwira Kelurahan Oepuah Selatan 2022

KEBERADAAN Stunting di wilayah NTT masih menjadi momok yang mengkhawatirkan. Stunting atau tubuh pendek atau sering dikenal dengan “manusia kerdil” aldalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, utamanya pada periode 1.000 hari pertama kelahiran (hpk).

Periode ini dimulai dari janin hingga anak berusia 24 bulan. Di Indonesia, kemunculan stunting sudah lama. Sejak Orde Lama (Orla) hingga Orde Baru (Orba) pemerintah gencar melakukan program perbaikan gizi baik di tingkat pusat maupun daerah guna menekan stunting. Tidak hanya itu, perjuangan pemeritntah melawan stunting pun terus berlanjut hingga sekarang.

Lalu bagaimana perkembangan stunting di NTT dalam lima tahun terakhir? Hasil Pantauan Status Gizi (PSG) pada tahun 2017 mencatat bahwa prevalansi stunting balita tertinggi diraih Provinsi NTT yang mencapai 40,3 persen, yang terdiri dari bayi dengan kategori sangat pendek 18 persen dan pendek 22,3 persen.

Kemudian pada tahun 2018 data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat presentasi balita stunting teringgi dalam skala nasional ditempati Propinsi NTT yakni 42,7 persen, disusul Sulawesi Barat 41,6 persen. Lalu pada tahun 2019 angka tersebut turun menjadi 27,67 persen, tahun 2020 terus menurun menjadi 24,2 persen, dan pada tahun 2021 turun lagi menjadi 20,09 persen.

Kemudian pada 2022 data yang dilansir oleh stunting.go.id (18-08-2022) menyebutkan NTT merupakan daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 37,8 persen. Juga data yang dihimpun oleh VictoryNews (23-03-2022) mencatat adanya kenaikan sebanyak 1,1 persen.

Hasil ini diketahui setelah Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Stunting di NTT melakukan evaluasi operasi timbang periode Februari yang dirampungkan pada 18 Februari 2022 lalu.

Kita lihat, dari data selama empat tahun berturur-turut grafik menunjukan angka stunting mengalami penurunan drastis hingga mencapai 20,09 persen (dari sebelumnya 42,7 persen), namun pada 2022 angka ini kembali melonjak naik menjadi 37,8 persen.

Musuh Besar yang Harus Diperangi

Perpres RI No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menjelaskan bahwa stunting adalah bentuk kekurangan gizi kronis. Ini ditandai secara fisik, balita stunting memiliki tinggi badan di bawah standar pertumbuhan anak normal seusianya pada populasi, sesuai rujukan World Health Organization (WHO).

Beberapa penyebab stunting antara lain faktor keluarga dan rumah tangga seperti; maternal/kesehatan ibu (nutrisi yang kurang pada saat prekonsepsi, kehamilan dan laktasi akibat mitos masyarakat, tinggi ibu yang rendah, infeksi, kehamilan pada usia remaja, jarak kehamilan yang terlalu dekat). Sedangkan faktor lingkungan seperti; stimulasi dan aktivitas anak kurang, sanitasi dan pasokan air yang buruk, ketersediaan pangan yang sulit, makanan yang kurang sesuai, dan edukasi pengasuh yang rendah.

Faktor lain seperti kualitas makanan yang rendah, kurangnya sumber makanan hewani, makanan yang terkontaminasi, kurangnya kebersihan makanan, pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang terlambat atau ASI tidak ekslusif, infeksi klinis seperti diare, infeksi cacing, infeksi pernapasan dan malaria (Perpres RI No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting).

Perlu dicatat, NTT menempati urutan pertama masalah stunting dalam skala nasional periode 5 tahun berturut-turut. (2017-2022). Salah satu faktor utamanya adalah kurangnya “asupan gizi”.

Sengaja saya garis bawahi kata “asupan gizi. Ini agak miris, lantaran NTT merupakan daerah kepulauan yang memiliki hasil alam yang masuk dalam kategori baik. Sebut saja Nagekeo dijuluki sebagai kota pangan, atau Sumba sebagai penghasil susu, SoE sumber Madu hutan, Lembata penghasil ikan, Kupang penghasil sayur kelor dan masih banyak lagi daerah yang memiliki hasil alam yang cukup banyak menyumbang nilai gizi masyarakatnya.

Dengan hasil alam yang tergolong baik hampir di setiap kabupaten, seharusnya NTT tidak meraih peringkat fantastis (peringkat satu) dalam skala nasional selama 5 tahun berturut-turut. Masalahnya bukan pada Sumber Daya Alam (SDA) tapi akar persoalan terletak pada mindset atau pola pikir (sumber daya manusia).

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah gencar melakukan berbagai upaya perbaikan gizi masyarakat bahkan hingga ke pelosok daerah guna mencegah dan menekan naiknya angka stunting di NTT. Stunting adalah musuh besar yang harus diperangi secara bersama.

Terkait problem stunting, Perpres RI No. 72 tahun 2021 memberikan rujukan pencegahan stunting sebagai berikut: pertama, untuk ibu hamil: perlu mendapatkan makanan bergizi baik, perlu diberikan makanan tambahan bagi ibu hamil yang terlalu kurus, setiap ibu hamil perlu mendapatkan tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan, dan kesehatan ibu hamil tetap dijaga agar tidak mengalami sakit.

Kedua, pada saat bayi lahir: harus ditangani tenaga kesehatan yang dapat membantu kelancaran persalinan dan melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD). ketiga, bagi ibu menyusui: memberikan ASI ekslusif pada bayi hingga berumur 6 bulan dan baru diberikan MP-ASI saat berumur 6-24 bulan.

Keempat, membantu pertumbuhan balita di posyandu merupakan upaya yang sangat strategis untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan. Kelima, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus diupayakan setiap rumah tangga termasuk meningkatkan akses air bersih dan fasilitas sanitasi.

Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tepatnya di Desa Tubu, Kecamatan Bikomi Naiulat pada Selasa (16-08-2022) lalu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar memberikan perhatian khusus kepada masayarakat TTU agar terus menekan angka pertumbuhan stunting di daerah-daerah dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi, perbanyak menanam sayuran seperti kelor dan berternak ayam. Perlu diketahui, TTU merupakan salah satu daerah dengan angka stunting tertinggi yakni 31,6 persen dari 22 kabupaten yang ada NTT.

Peran Mahasiswa

Dalam konteks pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, para mahasiwa melakukan uapaya-upaya pencegahan stunting di 50 desa di NTT baik pulau Timor maupun Flores. Salah satu program wajib kampus adalah pencegahan stunting dan salah satu desa yang menjadi sasarannya adalah Oepuah Selatan, Kabupaten TTU.

Selain menyumbang ide, Kepala Desa Oepuah Selatan, Lidia Suluh menggandeng mahasiswa terlibat bersama warga menekan angka stunting dengan cara memeriksa, mendata ulang jumlah anak stunting dan menanam berbagai jenis sayuran di kebun Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarag (PKK) milik desa. Tidak hanya itu, ibu Lidia juga berusaha membuat bedeng dan menanam berbagai jenis sayuran di pekarangan rumahnya.

Keterlibatan mahasiswa KKN ini menjadi cikal bakal, tumbuh kesadaran baru menekan angka stunting di NTT. Terlepas dari itu, ada berbagai opsi solusi yang dilakukan berbagai pihak baik pemerintah, sekolah, dan lembaga terkait lainnya, namun belum bisa menekan stunting di NTT.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat saat menerima audiensi tim peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) di Kupang, Senin (04-10 2021) lalu, mengatakan stunting tak hanya perihal penurunan jumlah presentasi tetapi masalah kemanusiaan, sehingga masyarakat bisa hidup dalam kondisi lebih baik.

Mindset seperti ini yang perlu didorong dan ditanamkan kepada para Bupati dan Wali Kota di NTT. Kemiskinan di NTT bukan karena alam tetapi karena kemampuan untuk mengolahnya yang belum optimal (Kompas.com, 05 Oktober 2021). Lagi-lagi ini soal SDM masyarakat yang perlu diluruskan.

Melihat data masalah Stunting yang selalu berada pada peringkat satu tingkat nasional (5 tahun berturut-turut), saatnya pemerintah bekerja lebih keras untuk menurunkan angka stunting di NTT. Masyarakat perlu disadarkan lagi soal mindset atau pola pikir dalam pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam (SDA) yang ada, sehingga proses penyerapan gizi dapat berimbang, tepat sasaran, dan tentunya masalah stunting bisa diturunkan.

Ini juga merupakan target pemerintah pusat bahwa pada 2023 mendatang angka stunting diprediksi menurun. Presiden Joko Widodo pun menargetkan stunting di Indonesia pada 2023 sudah bisa turun 3 persen sehingga pada 2024 mendatang bisa turun di angka 14 persen (Liputan6.com, 11-01-2022).

Aksi mengatasi Stunting di NTT harus dimulai dari komunitas yang paling kecil yakni keluarga, dan dilanjutkan ke komunitas yang lebih luas. Seperti program “Gerakan Aksi 3 Rembuk Stunting” yang digalakan Pemkot Kupang dengan memberikan pendamppingan sebanyak 285 calon pengantin di Kupang melalui Tim Pendampingan Keluarga dalam rangka mencegah munculnya kasus Stunting pada anak (Antara NTT, 28-09-2022). (*)