Opini : Apa Kabar Stunting di NTT?

Dengan hasil alam yang tergolong baik hampir di setiap kabupaten, seharusnya NTT tidak meraih peringkat fantastis (peringkat satu) dalam skala nasional selama 5 tahun berturut-turut. Masalahnya bukan pada Sumber Daya Alam (SDA) tapi akar persoalan terletak pada mindset atau pola pikir (sumber daya manusia).

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah gencar melakukan berbagai upaya perbaikan gizi masyarakat bahkan hingga ke pelosok daerah guna mencegah dan menekan naiknya angka stunting di NTT. Stunting adalah musuh besar yang harus diperangi secara bersama.

Terkait problem stunting, Perpres RI No. 72 tahun 2021 memberikan rujukan pencegahan stunting sebagai berikut: pertama, untuk ibu hamil: perlu mendapatkan makanan bergizi baik, perlu diberikan makanan tambahan bagi ibu hamil yang terlalu kurus, setiap ibu hamil perlu mendapatkan tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan, dan kesehatan ibu hamil tetap dijaga agar tidak mengalami sakit.

Kedua, pada saat bayi lahir: harus ditangani tenaga kesehatan yang dapat membantu kelancaran persalinan dan melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD). ketiga, bagi ibu menyusui: memberikan ASI ekslusif pada bayi hingga berumur 6 bulan dan baru diberikan MP-ASI saat berumur 6-24 bulan.

Keempat, membantu pertumbuhan balita di posyandu merupakan upaya yang sangat strategis untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan. Kelima, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus diupayakan setiap rumah tangga termasuk meningkatkan akses air bersih dan fasilitas sanitasi.

Dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tepatnya di Desa Tubu, Kecamatan Bikomi Naiulat pada Selasa (16-08-2022) lalu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar memberikan perhatian khusus kepada masayarakat TTU agar terus menekan angka pertumbuhan stunting di daerah-daerah dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi, perbanyak menanam sayuran seperti kelor dan berternak ayam. Perlu diketahui, TTU merupakan salah satu daerah dengan angka stunting tertinggi yakni 31,6 persen dari 22 kabupaten yang ada NTT.

Peran Mahasiswa

Dalam konteks pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, para mahasiwa melakukan uapaya-upaya pencegahan stunting di 50 desa di NTT baik pulau Timor maupun Flores. Salah satu program wajib kampus adalah pencegahan stunting dan salah satu desa yang menjadi sasarannya adalah Oepuah Selatan, Kabupaten TTU.

Selain menyumbang ide, Kepala Desa Oepuah Selatan, Lidia Suluh menggandeng mahasiswa terlibat bersama warga menekan angka stunting dengan cara memeriksa, mendata ulang jumlah anak stunting dan menanam berbagai jenis sayuran di kebun Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarag (PKK) milik desa. Tidak hanya itu, ibu Lidia juga berusaha membuat bedeng dan menanam berbagai jenis sayuran di pekarangan rumahnya.

Keterlibatan mahasiswa KKN ini menjadi cikal bakal, tumbuh kesadaran baru menekan angka stunting di NTT. Terlepas dari itu, ada berbagai opsi solusi yang dilakukan berbagai pihak baik pemerintah, sekolah, dan lembaga terkait lainnya, namun belum bisa menekan stunting di NTT.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat saat menerima audiensi tim peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) di Kupang, Senin (04-10 2021) lalu, mengatakan stunting tak hanya perihal penurunan jumlah presentasi tetapi masalah kemanusiaan, sehingga masyarakat bisa hidup dalam kondisi lebih baik.

Mindset seperti ini yang perlu didorong dan ditanamkan kepada para Bupati dan Wali Kota di NTT. Kemiskinan di NTT bukan karena alam tetapi karena kemampuan untuk mengolahnya yang belum optimal (Kompas.com, 05 Oktober 2021). Lagi-lagi ini soal SDM masyarakat yang perlu diluruskan.

Melihat data masalah Stunting yang selalu berada pada peringkat satu tingkat nasional (5 tahun berturut-turut), saatnya pemerintah bekerja lebih keras untuk menurunkan angka stunting di NTT. Masyarakat perlu disadarkan lagi soal mindset atau pola pikir dalam pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam (SDA) yang ada, sehingga proses penyerapan gizi dapat berimbang, tepat sasaran, dan tentunya masalah stunting bisa diturunkan.

Ini juga merupakan target pemerintah pusat bahwa pada 2023 mendatang angka stunting diprediksi menurun. Presiden Joko Widodo pun menargetkan stunting di Indonesia pada 2023 sudah bisa turun 3 persen sehingga pada 2024 mendatang bisa turun di angka 14 persen (Liputan6.com, 11-01-2022).

Aksi mengatasi Stunting di NTT harus dimulai dari komunitas yang paling kecil yakni keluarga, dan dilanjutkan ke komunitas yang lebih luas. Seperti program “Gerakan Aksi 3 Rembuk Stunting” yang digalakan Pemkot Kupang dengan memberikan pendamppingan sebanyak 285 calon pengantin di Kupang melalui Tim Pendampingan Keluarga dalam rangka mencegah munculnya kasus Stunting pada anak (Antara NTT, 28-09-2022). (*)