Berita Malaka

Diduga Pencemaran Nama Baik, Bupati Malaka Akan Polisikan Ketua Komisi III DPRD Malaka

kuasa hukum Bupati Malaka meminta Ketua Komisi III DRPD Henri Melky Simu supaya menjelaskan lebih lengkap, apa maksud daripada pernyataan tersebut

Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/NOFRY LAKA
KETERANGAN PERS - Kuasa hukum bupati Malaka atas nama Melkianus Conterius Seran, Wilfridus Son Lau, dan Ferdinandus Maktaen, mengadakan konferensi pers di Hotel Nusa Dua Betun Kota, Desa Wehali, pada Kamis 7 Oktober 2022 untuk melaporkan Ketua Komisi III DRPD Henri Melky Simu ke pihak kepolisian. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Nofry Laka

POS-KUPANG.COM, BETUN- Bupati Malaka Dr. Simon Nahak melalui kuasa hukumnya akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan Ketua Komisi III DPRD Malaka Henri Melky Simu ke pihak kepolisian.

Pasalnya, Henri Melky Simu diduga telah melakukan pencemaran nama baik atau fitnah terhadap Bupati Malaka yang mengatakan 'bupati Malaka jangan-jangan masuk angin'.

Demikian disampaikan Kuasa hukum Bupati Malaka atas nama Melkianus Conterius Seran, Wilfridus Son Lau, SH., MH, dan Ferdinandus Maktaen, SH, dalam konferensi pers kepada wartawan di Hotel Nusa Dua Betun Kota, Jumat 7 Oktober 2022 .

"Terkait berita mengenai Ketua Komisi III DPR Malaka Henri Melky Simu ini patut diduga mengandung unsur pencemaran nama baik terhadap bupati Malaka ataupun unsur penfitnaan terhadap bupati Malaka. Karena pernyataan terkait bupati Malaka masuk angin tersebut dihubungkan dengan pekerjaan proyek bantuan pembangunan rumah Seroja dan pembangunan Puskesmas Weliman," kata Melkianus Conterius.

Untuk itu, selaku tim kuasa hukum Bupati Malaka meminta Ketua Komisi III DRPD Henri Melky Simu supaya menjelaskan lebih lengkap, apa maksud daripada pernyataan tersebut. 

Karena pernyataan itu menurut tim kuasa hukum Bupati Malaka sangat mencemarkan nama baik bupati Malaka maupun mengandung unsur penfithan terhadap bupati Malaka. 

Baca juga: Kelompok Tenun Ikat di Malaka Dapat Pembekalan dari Tim Dinas Nakertrans Malaka

Sementara dalam kesempatan yang sama Advokat Ferdinandus Maktaen menilai pernyataan Ketua Komisi III DRPD Henri Melky Simu tidak relevan. 

"Apa hubungannya pekerjaan bantuan pembangunan rumah Seroja dengan pembangunan Rumah Sakit Weliman?" ujar Ferdinandus dalam nada tanya.

Menurutnya, ungkapan atau pernyataan yang dilontarkan Ketua Komisi III DPRD Malaka itu konsekuensi terhadap hukum.

"Kami tahu bahwa yang berbicara ini punya kapasitas sebagai Anggota Dewan akan tetapi bagi tim kuasa hukum bupati Malaka, ini bagian dari penyalahgunaan keadaan bukan kewenangan," tegasnya.

"Oke, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) memiliki kewenangan untuk mengontrol akan tetapi tidak boleh untuk menyerang pribadi apalagi ini seorang pejabat publik. Maka kami minta kepada yang bersangutan itu, karena ini berkonsekuensi terhadap hukum maka kami minta Ketua Komisi III DPRD Malaka Henri Melky Simu wajib untuk membuktikan ungkapannya tersebut," tambah Ferdinandus.

Baca juga: Bupati Malaka Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Puspem di Momen 1 Oktober 

Dikatakan Ferdinandus, pihaknya menanyakan pernyataan bahwa masuk angin yang dimaksud ini apa dulu. Kalau memang pemaknaannya adalah bupati itu disuap dia harus buktikan itu karena pernyataan itu berkaitan dengan konsekuensi hukum.

"Maka disini kami juga mau menyampaikan bahwa ketika 1x24 jam dia tidak membuktikan soal pernyataan bupati Malaka masuk angin maka kami yang akan mengambil langkah hukum," tegas Ferdinandus. 

Halaman
123
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved