Berita Kupang

Pemkab Kupang Beri Tax Amnesti Bagi Masyarakat Imbas Kenaikan BBM, Pandemi Covid-19 dan Badai Seroja

Pemkab Kupang memberikan kebebasan denda pajak atau sanksi pajak bagi penunggak pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kupang.

Editor: Eflin Rote
POS-KUPANG.COM/RYAN TAPEHEN
TAX AMNESTY - Terobosan baru Pemkab Kupang menggodok PAD daerah melalui tax amnesti dan pajak galian C. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Tapehen

POS-KUPANG.COM, OELAMASI - Pemkab Kupang memberikan kebebasan denda pajak atau sanksi pajak bagi penunggak pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kupang.

Dalam surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemkab Kupang tanggal 13 September Tahun 2022 kepada para camat setidaknya ada 10 poin yang menyatakan penghapusan sanksi pajak bagi masyarakat sejak tahun 2009 hingga 2021.

Bupati Kupang Korinus Masneno menegaskan pemberian pengampunan pajak atau Tax Amnesty khusus untuk Pajak PBB karena masyarakat baru pulih dari pandemi Covid-19 dan hantaman Badai Seroja serta dampak dari kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Tentu hal ini membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam merancang pendapatan. Menyingkapi persoalan ini maka Pemerintah Daerah mengambil sikap memberikan pemotongan sanksi administrasi untuk seluruh masyarakat yang terlambat membayar pajak," ujar Bupati Kupang Rabu 28 September 2022.

Tax amnesti tersebut akan berlaku mulai 3 Oktober hingga 30 November 2022 dan menegaskan wajib pajak (WP) wajib melunasi pokok pajak sejak 2009 hingga 2021.

Terkait tax amnesti tersebut Pemerintah Kabupaten Kupang telah menerbitkan  Peraturan Bupati Kupang Nomor 19 tahun 2022 tentang penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan ( PPBB - P2) serta surat keputusan bupati Kupang nomor 777/KEP /HK/ 2022 tanggal 7 September Tahun 2022 tentang jangka waktu pemberhentian penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Baca juga: DPRD Kabupaten Kupang Bahas Ranperda Penanggulangan Bencana

Dirinya berharap masyarakat dapat memanfaatkan tax amnesty yang berlangsung dari awal Oktober hingga akhir Nopember 2022  dengan baik sehingga dapat melunasi kewajibannya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Okto Tahik mengatakan pemberian tax amnesty atau penghapusan sangksi adminitrasi Pajak Bumi dan Bangunan bagi masyarakat yang Pertama wilayah kabupaten kupang sangat luas sehingga masyarakat sulit akses layanan, kedua terpaan pandemi Covid -19 dan bencana badai seroja serta dampak kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Dalam pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 wajib pajak hanya membayar pokok pajak dari tahun 2009 - 2021 dan denda pajak dihapus,"jelas Okto Tahik.

Baca juga: Ketua DPRD Apresiasi Penegakan Disiplin ASN di Kabupaten Kupang

"Wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya saja, jika wajib pajak tidak melunasi pokok pajak maka pembayaran tidak akan dilayani," tegas Okto.

Sementara untuk tempat pembayaran masyarakat dapat membayar melalui Bank NTT, Bank Mandiri, Bank BTN atau melalui Kantor Banpenda Kabupaten kupang dengan membawa SPPT tahun 2022.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui tunggakan pokok PBB-P2 dapat mengakses di http://pajak.kupangkab.v-tax.id. (cr9)

POS-KUPANG.COM/RYAN TAPEHEN
Terobosan baru Pemkab Kupang menggodok PAD daerah melalui tax amnesti dan pajak galian C.

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved