Pilpres 2024

Pilpres 2024, Wacana Jokowi Cawapres, Syarat Pencalonan Presiden-Wakil Presiden Digugat ke MK

Seperti dilansir dari Kompas.id, pemohon mempersoalkan pembatasan masa jabatan presiden dan wapres selama dua masa jabatan.

Editor: Agustinus Sape
YOUTUBE/POS-KUPANG.COM
WACANA CAWAPRES - Jokowi dan Prabowo Subianto dalam sebuah acara. Keakraban keduanya telah mendorong munculnya wacana Jokowi sebagai cawapres dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Wacana Joko Widodo alias Jokowi menjadi calon wakil presiden ( cawapres) telah memicu gagasan dan tindakan untuk menggugat syarat-syarat pencalonan Presiden dan wapres ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Adalah Ghea Gyastie Italiane yang menggunakan atribusi Koordinator Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi 2024-2029 menggugat syarat pencalonan presiden-wakil presiden di UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Seperti dilansir dari Kompas.id, pemohon mempersoalkan pembatasan masa jabatan presiden dan wapres selama dua masa jabatan.

Apalagi sebelumnya juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono Suroso menyatakan Presiden dua periode tidak dilarang maju sebagai calon wakil presiden.

Dalam pemberitaan sebuah media online nasional, Fajar mengungkapkan tidak ada peraturan yang melarang hal tersebut, hanya saja hal itu lebih terkait dengan etika politik.

Ia mengutip bunyi Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan, ”Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

”Kata kuncinya kan: dalam jabatan yang sama,” kata Fajar, seperti dikutip media tersebut pada 12 September 2022 pagi.

Berita ini menjadi perbincangan hangat di kalangan ahli hukum tata negara. Bahkan, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie ikut urun rembuk. Menurut dia, UUD 1945 sudah mengatur Presiden hanya menjabat selama 2 x 5 tahun, sesudahnya tidak boleh lagi, termasuk jadi wakil presiden. Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, pun mengeluarkan pernyataan yang hampir serupa.

Baca juga: NasDem Segera Umumkan Partai Koalisi Songsong Pilpres 2024, Ujang Komarudin Singgung Nama 3 Partai

Beberapa waktu kemudian, MK menyampaikan siaran pers resmi yang menyatakan bahwa pernyataan Fajar bukan pernyataan resmi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan MK.

Disebutkan pula pernyataan itu ialah respons yang disampaikan dalam diskusi informal melalui chat WA, bukan dalam forum resmi, doorstop, apalagi pertemuan khusus yang sengaja dimaksudkan untuk itu.

Disebutkan pula Fajar juga merupakan pengajar atau akademisi sehingga dalam beberapa kesempatan membuka ruang bagi wartawan mendiskusikan isu-isu publik aktual sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan atau kode etik.

Rupanya, yang tadinya wacana tersebut kini menjadi sebuah perkara di MK. Adalah Ghea Gyastie Italiane yang menggunakan atribusi Koordinator Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi 2024-2029 menjadi pihak yang membawa masalah itu ke MK.

Ia mempersoalkan ketentuan Pasal 169 Huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang persyaratan presiden/wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal itu berbunyi: ”Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wapres selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.”

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved