Berita Sumba Tengah

Pemancing Dilarang Masuk Pantai, Pembangunan Resort di Sumba Tengah Jadi Trending Topik

Resort mewah yang mulai dibangun pada Maret 2021 itu merupakan yang pertama di Sumba Tengah.

Editor: Alfons Nedabang
POS-KUPANG.COM/PETRUS PITER
Bupati Sumba Tengah, Drs. Paulus SK Limu didampingi Wakil Bupati Ir. Daniel Landa dan sejumlah pejabat lainnya meletakan batu pertama pembangunan resort Konda Maloba Abadi di Pantai Konda Maloba, Kecamatan Katukutana Selatan, Sumba Tengah, Kamis (4/3/2021). 

POS-KUPANG.COM - Tagar #pantaimilikpublik mendadak jadi trending topik di Twitter. Tagar ini rupanya menyoroti seorang pemancing dilarang masuk pantai karena ada pembangunan resort mewah di Pantai Lima Bidadari atau Pantai Aili, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Belakang diketahui pemilik resort adalah investor berkewarganegaraan Amerika Serikat. Resort yang mulai dibangun pada Maret 2021 itu merupakan yang pertama di Sumba Tengah.

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup ( Walhi ) NTT, Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi mengatakan, privatisasi sempadan pantai adalah praktik pembangkangan terhadap peraturan.

"Ini menunjukkan potret lemahnya pemerintah di depan para pemodal," kata Umbu Wulang ketika dihubungi wartawan dari Jakarta, dikutip dari press release yang diterima POS-KUPANG.COM, Senin 19 September 2022.

Umbu Wulang lalu mengungkapkan temuan lembaganya bahwa lebih dari 90 persen investasi pariwisata di kawasan pesisir NTT yang menabrak aturan sempadan pantai. Beberapa lokasi tersebut antara lain di Labuan Bajo, Sumba, Kota Kupang.

Baca juga: Bupati Paulus Letakan Batu Pertama Pembangunan Resort  di Pantai Konda Maloba, Sumba Tengah, Exotis

Umbu Wulang mendesak pemerintah segera menindak Konda Maloba Abadi. "Pemerintah harus menegakkan aturan. Ini bentuk pengabaian pemerintah soal keadilan ruang penghidupan rakyat dan keadilan antar generasi," tegasnya.

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Walhi Parid Ridwanuddin mengungkapkan, privatisasi pantai dan pelanggaran sempadan oleh akomodasi pariwisata di Sumba sudah berlangsung lama.

Parid menyebut salah satu hotel yang bahkan melarang nelayan sekitar melintasi perairan dekat hotel tersebut. “Itu terjadi tahun 2017 silam. Artinya, bukan hanya sempadan pantai, perairannya pun sudah diklaim sebagai bagian dari wilayah pariwisata mereka" ungkapnya.

Dia menyayangkan pembangunan gedung hotel, resort, restoran, industri di sekitar pantai justru membatasi ruang gerak masyarakat setempat, terutama nelayan yang sudah lama tinggal dan hidup di wilayah tersebut.

Padahal, lanjut dia, Perpres 51/2016 tentang Batas Sempadan Pantai menjelaskan bahwa penetapan batas sempadan pantai 100 meter bertujuan untuk melindungi dan menjaga kelestarian fungsi ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kehidupan masyarakat dari ancaman bencana alam; alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved