Berita Kupang

Mendagri Beri Keluasan Penjabat Bisa Pecat ASN, Ini Tanggapan DPRD NTT

kebaikan yang harus dihormati dan dilaksanakan. Saya apresiasi hal ini, tapi yang paling penting, ketika hendak melakukan pemecatan terhadap seseorang

Editor: Ferry Ndoen
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
KOMISI 1 - Anggota DPRD NTT Ana Waha Kolin 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- "Namanya sebuah regulasi itu untuk kebaikan yang harus dihormati dan dilaksanakan. Saya apresiasi hal ini, tapi yang paling penting, ketika hendak melakukan pemecatan terhadap seseorang itu harus berdasarkan bukti yang valid,".

Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD NTT,  Ana Waha Kolin,S.H, Sabtu 17 September 2022.

Menurut Ana Kolin, setiap regulasi yang dikeluarkan perusahaan tentunya untuk kebaikan yang harus dihormati.

"Pemberhentian atau pemecatan ASN harus ditunjang oleh data yang valid bukan dengan suka atau tidak suka atau yang didesain atau direncanakan," kata Ana.

Dijelaskan, uji petik harus dilakukan untuk menguji laporan-laporan atau data yang ada.

"Uji petik harus dilakukan untuk menguji laporan-laporan atau data -data, karena itu menyangkut hak seseorang. Jika data valid dan bisa dibuktikan, maka aturan harus ditegakkan," katanya.

Upaya pemberhentian atau pemecatan yang sesuai prosedur itu untuk mewujudkan ASN yang taat hukum dan juga mewujudkan supremasi hukum.
"Saya sangat mengapresiasi aturan itu, sehingga ASN tidak boleh sembarangn bertindak. Apalagi kalau sampai adanya kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat fatal t

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS

Ana Waha Kolin, Wakil Komisi I DPRD NTT.
Ana Waha Kolin, Wakil Komisi I DPRD NTT. (POS-KUPANG.COM/ISTIMEWA)

erhadap istrinya," ujarAnggota Komisi I DPRD NTT Ana.(*)

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved