Berita Kota Kupang

DPRD Kota Kupang Dukung Aturan Mendagri Terkait Penjabat Kepala Daerah Bisa Pecat ASN

penjabat kepala daerah yang ada saat ini rata-rata memimpin lebih dari setahun, oleh karena itu, memang perlu ada kewenangan seperti itu.

Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/OBY LEWANMERU
Anggota  DPRD Kota Kupang, Jemari Yoseph Dogon, S.E 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM, KUPANG - DPRD Kota Kupang mendukung penuh aturan atau kebijakan Mendagri yang memberikan keluasan kepada penjabat bupati, walikota maupun penjabat gubernur untuk memecat ASN bermasalah.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kota Kupang, Jemari Yoseph Dogon, S.E,  Sabtu 17 September 2022.

Menurut Dogon, dirinya mendukung penuh aturan yang dikeluarkan Mendagri agar para penjabat baik bupati, walikota maupun gubernur bisa memecat atau memberhentikan ASN bermasalah.

"Sebagai DPRD dan juga Ketua Fraksi Partai Golkar, saya nyatakan sangat setuju dengan aturan tersebut. Karena, saat ini ASN dituntut bekerja secara profesional dan bertanggungjawab," kata Dogon.

Baca juga: Ini Kata Ketua DPRD Kota Kupang Yeskiel Loudoe Ungkap Bersama Penjabat Wali Kota Kupang

Dijelaskan, aturan yang diberikan oleh Mendagri itu diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerja ASN yang bersih agar marwah ASN terjaga.

"Saya tegaskan bahwa Fraksi Partai Golkar mendukung penuh apa yang diinstruksikan oleh Mendagri, karena itu sebagai salah satu menciptakan kinerja atau kerja dari ASN agar lebih profesional dan bertanggungjawab. Jadi ini penting supaya bisa dilakukan oleh para penjabat kepala daerah," katanya.

Dia mencontohkan di Kota Kupang, yang saat ini dipimpin  penjabat Wali Kota, namun dari sisi kewenangan sama dengan Wali Kota definitif, karena diberikan fasilitas yang sama dan juga kewenangan yang sama pula.

Karena itu, lanjutnya, sebagai DPRD Kota Kupang, dirinya mendukung penuh kebijakan Mendagri yang meminta agar penjabat boleh memecat ASN apabila tersandung masalah pidana. 

Dikatakan, penjabat kepala daerah yang ada saat ini rata-rata memimpin lebih dari setahun, oleh karena itu, memang perlu ada kewenangan seperti itu.

Baca juga: Komisi IV DPRD Kota Kupang Pertanyakan Penonaktifan Peserta BPJS Kesehatan

"Intinya, kewenangan itu diberikan agar penjabat bisa mengambil langkah pembinaan terhadap ASN. Tapi perlu diingat, bahwa penjabat tidak serta merta atau semudah memecat ASN, melainkan ada tahapan mulai dari teguran, surat teguran  hingga pemecatan," ujarnya.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved