Berita Manggarai Barat

Diduga Korupsi Dana Bos Rp 653 Juta, Kepala Sekolah di Mabar NTT Ditahan Kejaksaan Negeri

Dikatakan, FCM diduga melakukan modus pengadaan fiktif, sehingga terjadi tumpang tindih anggaran dengan menyalahgunakan dana BOS.

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/HO-DOK ISTIMEWA
KEJARI - Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat (tengah) didampingi Kepala Seksi Intel (kiri) dan Kepala Seksi Pidana Khusus (kanan) saat memberikan keterangan pers. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Berto Kalu

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kejaksaan Negeri Manggarai Barat menahan FCM Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN 2 Pacar, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Bambang Dwi Mucolono, menjelaskan, FCM ditahan atas dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Program Indonesia Pintar (PIP) dengan total senilai Rp 653.473.536.

"Dari hasil penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan bantuan dana PIP dan dana BOS di SMPN Pacar tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020, tim Penyidik telah memperoleh minimal dua alat bukti sah yang menerangkan dugaan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara, " jelas Bambang Sabtu 17 September 2022.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Manggarai Barat Meningkat

Kajari Bambang menjelaskan, penahanan terhadap FCM berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan 462/N.3.24/Fd.1/09/2022 tanggal 14 september 2022. 

"Kami telah melakukan penahanan terhadap tersangka FCM  selama dua puluh hari ke depan atau sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dalam ketentuan KUHAP, " kata Bambang.

Dikatakan, FCM diduga melakukan modus pengadaan fiktif, sehingga terjadi tumpang tindih anggaran dengan menyalahgunakan dana BOS.

Atas perbuatannya, FCM terancam hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

FCM disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Kasat Lantas Polres Manggarai Barat Tertibkan Jalur One Way Yang Sering Dilanggar

Atau Kedua, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(*)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

 
 

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved