Ancaman Inflasi Menyentuh Level Masyarakat, TPID Kabupaten Manggarai Gelar Rapat Awal

POS-KUPANG.COM, RUTENG - Bupati Manggarai Herybertus GL.Nabit  menyampaikan pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merupakan upaya mitigasi untuk mengatasi inflasi yang saat ini terjadi di tingkat lokal, nasional, hingga internasional.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pada 2023 yang akan datang, bila tidak dilakukan langkah antisipasi yang baik, maka akan terjadi krisis keuangan di level masyarakat.

"Karena itu perlu langkah mitigasinya, jangan dianggap enteng, tugas kita untuk memperhatikan lagi perencanaan kita untuk tahun 2023," ucap Bupati Hery.

Hal Itu disampaikan Bupati Hery saat memimpin rapat awal Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bertempat di Ruang VIP Nuca Lale, Kantor Bupati Manggarai, Selasa, 13 September 2022.

Kegiatan ini merupakan Rapat Tindak Lanjut Hasil HLM (High Level Meeting) TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) sedaratan Flores, Alor, Lembata yang dilaksanakan pada Minggu, 11 September 2022 di Kantor Bupati Sikka.

Rapat awal ini dilaksanakan untuk brainstorming, di mana dalam rapat-rapat selanjutnya, pemerintah akan menyusun langkah-langkah yang dapat dibuat untuk mengendalikan inflasi.

Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu memperhatikan, mempertimbangkan, dan menyesuaikan kembali perencanaan anggaran di tahun 2022 ini. Hal yang sama disampaikan dalam pemanfaatan dana desa.

"Mumpung masih ada ruang, dalam (RKPD) perubahan anggaran, kalau ada ruang maka kita punya anggaran kita pakai alokasi-alokasinya, harus melakukan penyesuaian mungkin lebih baik," ucapnya.

Dirinya menambahkan berdasarkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri, setiap pemerintah daerah harus menggunakan dua persen (2 persen) dari dana transfer umum Oktober sampai dengan Desember untuk penanganan inflasi. 

"Anggaran dari dana transfer umum itu selama 3 bulan diperkirakan sebanyak 2,8 miliar. Kalau hanya 2,8 milyar tentu kita tidak bicara bansos atau BLT karena uangnya tidak banyak, tidak cukup, Nanti malah menimbulkan kekacauan. Kita realistis saja, kita tidak bisa masuk dalam kegiatan itu, kita upayakan ke kegiatan lain saja, yang menyasar dan dapat dinikmati oleh sebagian besar keluarga di Manggarai," jelasnya.

Di lain kesempatan, Bupati Manggarai mengajak kerja kolaborasi dari berbagai pihak untuk dapat mengatasi persoalan ini secara bersama-sama.

"Saya minta kita tetap ada di sini untuk bersama-sama kita diskusikan, yang pasti bahwa kita sudah punya satu contoh kolaborasi yang baik. Kolaborasi yang baik itu dalam tahun ini dalam penanganan stunting. Saya kira itu satu contoh yang sangat baik. Ketika pemerintah daerah dengan semua dinas ikut di dalamnya, kemudian TNI-Polri juga ikut, kemudian BUMN, BUMD, Perbankan juga ikut, kelompok-kelompok pengusaha swasta semua ikut, dengan kemampuannya masing-masing, dengan caranya masing-masing, maka, pengukuran Agustus meskipun kita tidak masuk dalam pengukuran yang tinggi, kita menurun dari 20-an % menjadi 16-an persen. Jadi turunnya ada 3,6 atau 3,7 persen. Sekitar 900-an orang," paparnya.

Berdasarkan hasil pengamatannya dari sosialisasi stunting, ia menilai bahwa pemerintah perlu mempersiapkan komunikasi publik yang baik, yang langsung dipahami masyarakat, agar masyarakat mengerti persoalan yang akan dihadapi.

"Ketika kita bicara inflasi, orang-orang akan berpikiran apa sih itu? Tapi kalau kita omong bahwa kita punya uang tidak ada harganya nanti, maka akan lebih mengena," ucap Bupati Hery.

Turut hadir dalam rapat awal tersebut: Perwakilan Anggota Forkopimda, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Yos Mantara, Kadis PMD Yos Jehalut, Kaban Bapelitbangda Hilarius Jonta, Pemimpin Cabang Bank NTT Romi Radjalangu, Kepala Dinas Perdagangan Livens Turuk,  Kepala Dinas Sosial Lamber Sahe, Kepala Dinas Perikanan Hendrik Sukur, Plt. Kepala Dinas Pertanian Mika Dima, para perwakilan pimpinan perangkat daerah dan para kepala bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai. (Cr2).

 
 
 
Area lampiran