Berita NTT

Imbas Kenaikan Bahan Bakar Minyak BBM Bisa Pacu Kenaikan Stunting di NTT 

Bahan Bakar Minyak BBM bisa memacu naiknya angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bahan pokok di pasar yang menjadi kebutuhan agar

Editor: Ferry Ndoen
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
SOSIALISASI -Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT, Marianus Mau Kuru memberikan sambutan. Kehadirannya untuk mensosialisasi Aksi Kurangi Stunting (Akting) oleh Gereja Bethel Indonesia (GBI) Tunas Daud di Gereja St Petrus TDM Kupang, Kamis 8 September 2022 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Imbas kenaikan Bahan Bakar Minyak BBM bisa memacu naiknya angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bahan pokok di pasar yang menjadi kebutuhan agar dikendalikan. 

Hal ini disampaikan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional NTT atau BKKBN Provinsi NTT, Marianus Mau Kuru, Kamis 8 September 2022. 

Potensi stunting dan angka kemiskinan di NTT sangat mungkin bisa ikut naik bila terjadi pelebaran inflasi akibat setelah penetapan harga BBM dari pemerintah pusat per 3 September 2022 lalu ini.

Ia mengaku Pemerintah Provinsi NTT jauh sebelum penetapan harga Bahan Bakar Minyak BBM telah melakukan berbagai pertemuan strategis dan membahas pengendalian inflasi bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Baca juga: Lomblen Mania Setia Dukung Tuan Rumah Persebata Lembata di Kualifikasi Liga 3 El Tari Memorial Cup

Hal tersebut memang penting dilakukan karena kini kenaikan harga Bahan Bakar Minyak BBM ini sudah terjadi dan tinggal implementasi pengendalian harga barang agar dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat. 

Bila pendapatan masyarakat tetap atau tidak naik sedangkan harga kebutuhan pokok meningkatkan maka tentunya terjadi penurunan daya beli. 

"Sederhananya, bila dengan Rp 1000 bisa membeli dua barang, tetapi saat harga barangnya naik maka barang yang didapat berkurang dengan Rp 1000 ini," tambah dia. 

Menurutnya, Gubernur NTT sudah sangat mengantisipasi hal ini karena kebijakan ini akan berdampak luas ke sektor ekonomi dan kesejahteraan termasuk pada angka stunting.

"Ini yang perlu diatur baik-baik karena dapat menimbulkan stunting baru tetapi bila pemerintah daerah melalui Pak Gubernur dan para bupati terus  mengendalikan harga pasar maka dampaknya bisa diperkecil," ungkapnya. 

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved