Lipsus 4 Tahun Victory-Joss Pariwisata NTT Bertumbuh Dengan Pesat

Dari analisis ratio kinerja keuangan daerah tahun 2021, APBD NTT mengalami tekanan yang sangat berat. Terungkap bahwa setiap tahun kebutuhan fiskal NTT terus membesar, sementara ruang fiskal dan kapasitas fiskal terbatas
Poin berikutnya, terkait sektor pariwisata yang dijadikan prime mover ekonomi.

Pakar Hukum Tata Negara dari Undana Kupang, Jhon Tuba Helan mengatakan, selama 4 Tahun Kepemimpinan Viktory-Joss dari September 2018 hingga September 2022 menghasilkan 37 Peraturan Daerah (Perda) dan 348 Peraturan Gubernur (Pergub) dan dari Produk Hukum itu harus di terapkan.

"Apa pun yang kita lakukan harus berdasarkan hukum, termasuk juga dalam pembangunan, Pertanian, Peternakan dan untuk menjalankan itu perlu ada kajian," ujar Tuba Helan.

Di samping itu, Tuba Helan, mempertanyakan implementasi dari produk hukum itu telah memberi kesejahteraan atau belum.

Selain itu, dari 400 lebih produk hukum ini ada sekitar 80-an produk hukum yang mengalamai perubahan, bahkan ada perubahan sampai enam kali. Hal ini tentu harus menyesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat.

Karena menurutnya, asas hukum tidak boleh bertentangan dengan asas hukum yang lebih tinggi dan pemerintah provinsi ada pada urutan 6 dari produk hukum yang ada di Indonesia.

"Jika produk hukum di tingkat nasional ada perubahan maka produk hukum yang ada di daerah harus menyusuikan," ujarnya

* Masyarakat NTT Bangkit

Gubenur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, mengatakan, kepemimpinan ia dan wakil gubernur Josef Nae Soi, ingin semua masyarakat bangkit dalam cara berpikir hingga cara kerja yang benar.

Dalam tiap pembangunan dari sektor mana saja, pembangunan indeks manusia menjadi sangat penting dengan parameter kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Viktor berujar tentang APBD yang tertekan. Baginya semua negara ataupun daerah manapun pasti postur APBD tertekan.

"Kalau tertekan, kita tertekan hari ini memang biasa. Karena inventasi yang tidak baik, tapi kalau kondisi nanti sudah kembali normal maka semua yang dikerjakan oleh pemerintah akan bergerak maju untuk investasi," jelasnya.

Menurutnya, target dari APBD itu juga perlu dilihat. Ia mengandai jika APBD itu digunakan membuka akses isolasi bagi masyarakat, maka itu merupakan hal baik. Ini juga untuk mendukung sektor investasi seperti yang nampak pada bagian pariwisata.

Akses masuk ke tempat widat mesti dikerjakan atau disiapkan agar investor tertarik untuk memberikan modal pembangunan di tempat wisata. Karena, investor juga melihat akses masuk atau keluar dari tempat wisata itu, meski daerah tersebut memiliki sejumlah atraksi wisata yang menarik.

Selain itu, pemahaman lintas sektor juga perlu disatukan. Sebab, investasi wisata disebut mampu memotong angka kemiskinan yang ada di NTT. Seperti Labuan Bajo, Manggarai Barat, ketika infrastruktur itu buat ke tempat wisata maka investor berbondong-bondong menanamkan modalnya ditempat tersebut.