Lipsus 4 Tahun Victory-Joss Pariwisata NTT Bertumbuh Dengan Pesat

Disisa masa jabatan ini, Inche mengusul Victory-Joss mengedepankan Pemerintahan yang transparan dengan mengintrodisir sistem pemerintahan yang mau dilihat dan melihat. Pemanfaatan teknologi yang menjadi penting dalam mendukung itu.

Inche juga menyoal tentang salah satu hambatan investasi jarang masuk ke NTT. Ia berkata merujuk pada visi dan misi, juga dokumen perencanaan dari Victory-Joss. Dalam misi pertama yakni untuk mewujudkan masyarakat NTT yang makmur dan sejahtera dengan terciptanya keamanan dan investasi dunia usaha yang berkualitas, melalui strategi meningkatkan keamanan investasi dan ketertiban umum.

"Catatan saya pada misi yang pertama ini, agenda ini menurut saya masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar. Karena sampai sejauh ini saya melihat Pemprov tidak berinsiatif mengusulkan Perda penyelesaian tanah ulayat," jelasnya.

Maka itu, tegas Inche, penghambat investasi di NTT adalah persoalan tanah. Selain tanah ulayat, ada juga aset pemerintah yang menjadi milik pemerintah. Dia mengatakan, persoalan tanah ini sering menimbulkan kegaduhan.

Inche menjelaskan aset tanah Pemerintah juga tidak tertib administrasi. Karena itu, banyak kasus yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Dia mencontohkan, kasus Besipae, Manulai II, Bolok merupakan kasus yang tentang tanah yang mencuat.

Ini berarti, kata Inche, bukti bahwa pemerintah tidak mampu meningkatkan keamanan investasi dan ketertiban umum. Menurutnya, untuk mengatasi maslah itu adalah pemerintah melakukan perlu mengeluarkan Perda menertibkan tanah ulayat.

Permen 18 tahun 2009 mengatur tentang tata cara pengaturan tanah ulayat. Baginya ini menjadi landasan yang mengatur masyarakat adat. Dalam regulasi ini diamanatkan sebuha Perda tentang penyelesaian tanah ulayat.

Pemerintah mesti bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk melaksanakan penelitian. Sementara untuk penerbitan aset pemerintah, Inche mengatakan, dokumen aset NTT banyak tercecer dan belum dilakukan administrasi yang baik.

Oleh karena itu, dia mendorong adanya program inventarisasi dan penerbitan aset.
Selain itu juga harus ada penilaian aset. Ia mengatakan, tujuannya adalah pembentukan administrasi keuangan daerah dalam bentuk neraca daerah

. Ia memperoleh informasi bahwa penilaian aset terakhir kali dilakukan di tahun 2005 dan sampai saat ini belum ada penilaian aset.

Dengan beban APBD yang mengalami tekanan kuat, Inche menyarankan agar menarik sebanyak mungkin investasi ke NTT. Gubenur Viktor Bungtilu Laiskodat yang punya relasi dengan para pengusaha harusnya bisa dimanfaatkan agar berinvestasi di NTT.

"Lakukan sesuatu diujung masa ini agar meningkatkan penerimaan daerah guna membiayai program yang tidak bisa dibiayai dari APBD," sebutnya.

Selain itu, ia menyinggung terkait pendapatan asli daerah (PAD) NTT. Menurutnya, porsi pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer sangat dominan, menyebabkan ketergantungan fiskal yang tinggi, sehingga berdampak pada ruang fiskal yang terbatas, kapasitas fiskal yang rendah dan keseimbangan primer APBD yang kurang memadai.

Kondisi ini menyebabkan Pemprov NTT memiliki ruang gerak yang terbatas dalam alokasi APBD untuk kepentingan pembangunan, pembayaran bunga serta pengembalian pinjaman daerah. Inilah dasar pertimbangan kenapa kebijakan pemerintah untuk pinjaman dengan bunga menjadi perdebatan di lembaga DPRD.