Berita Kota Kupang

Bahas RUU KUH Perdata, Komisi III DPR RI Rapat Bersama APH di NTT

Komisi III DPR RI ke Provinsi NTT dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, bahan, dan data berupa masukan terkait RUU Hukum Acara Perdata

Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/HO-HUMAS POLDA NTT
Suasana rapat Komisi III DPR RI bersama pimpinan lembaga Aparat Penegak Hukum (APH) dan Akademisi di Kantor Kejaksaan Tinggi NTT, Jumat 9 September 2022 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Christin Malehere

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Komisi III DPR RI bersama Lembaga Aparat Penegak Hukum (APH) di NTT menggelar rapat bersama pembahasan RUU Hukum Acara Perdata di Kantor Kejaksaan Tinggi NTT, Jumat 9 September 2022.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dr. Ir. H. Adies Kadir S.H. M.Hum kemudian diikuti oleh Kajati NTT dan Ketua Pengadilan Tinggi NTT serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana).

Sedangkan Kapolda NTT Irjen Pol Setyo Budiyanto didampingi Irwasda Kombes Pol. Zulkifli, dan Kabid Hukum Kombes Pol Halasan Roland Situmeang.
Tujuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI  untuk mendapat penjelasan dan masukan dari Lembaga Penegak Hukum di NTT antara lain Pengadilan Tinggi NTT, Kejaksaan Tinggi NTT, Kepolisian Daerah NTT dan Akademisi Undana.

Kepada wartawan, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dr. Ir. H. Adies Kadir mengatakan kunjungan Kerja Legislasi Komisi III DPR RI ke Provinsi NTT dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, bahan, dan data berupa masukan terkait RUU Hukum Acara Perdata dari berbagai instansi.

Menurut Kadir, RUU tentang Hukum Acara Perdata sangat penting sebagai wujud dukungan untuk menciptakan sistem penerapan hukum berkeadilan yang dapat mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta memberikan jaminan hak asasi manusia terhadap seluruh warga negara Indonesia tanpa berbelit-belit.

Pihaknya berharap Hasil rapat pembahasan UU KUHPerdata bersama semua unsur APH akan dapat menyempurnakan hukum acara perdata sehingga dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dengan memperhatikan prinsip atau asas-asas hukum. (CR14)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved