Berita Kota Kupang

Inche Sayuna Soroti Hambatan Investasi di NTT Akibat Masalah Tanah 

untuk mengatasi maslah itu adalah pemerintah melakukan perlu mengeluarkan Perda menertibkan tanah ulayat. 

Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
FOTO BERSAMA - Foto bersama sesuai penyerahan piagam oleh pengurus SMSI NTT, usai diskusi publik dan coffe morning refleksi kritis empat tahun kepemimpinan Victory-Joss bertempat di aula El Tari kantor gubernur NTT. Kamis 8 September 2022.  

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) NTT menggelar diskusi publik dan coffe morning refleksi kritis empat tahun kepemimpinan Victory-Joss.

Kegiatan itu melibatkan berbagai panelis dan sejumlah Media massa. Acara berlangsung di aula El Tari kantor gubernur NTT, Kamis 8 September 2022. 

Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayuna, salah satu panelis dalam kesempatan itu menyoali tentang salah satu hambatan Investasi jarang masuk ke NTT. 

Baca juga: Pimpinan DPRD Memaknai Hari Ibu, Inche Sayuna: Kebijakan Pembangunan Harus Responsif Pada Perempuan

Ia berkata merujuk pada visi dan misi, juga dokumen perencanaan dari victory-joss. Dalam misi pertama yakni untuk mewujudkan masyarakat NTT yang makmur dan sejahtera dengan terciptanya keamanan dan investasi dunia usaha yang berkualitas, melalui strategi meningkatkan keamanan investasi dan ketertiban umum. 

"Catatan saya pada misi yang pertama ini, agenda ini menurut saya masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar. Karena sampai sejauh ini saya melihat Pemprov tidak berinsiatif mengusulkan Perda penyelesaian tanah ulayat," jelasnya. 

Maka itu, tegas Inche, penghambat investasi di NTT adalah persoalan tanah. Selain tanah ulayat, ada juga aset pemerintah yang menjadi milik pemerintah.

Dia mengatakan, persoalan tanah ini sering menimbulkan kegaduhan. 

Baca juga: Suami Wakil Ketua DPRD NTT Meninggal Dunia 

Inche menjelaskan aset tanah Pemerintah juga tidak tertib administrasi. Karena itu, banyak kasus yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Dia mencontohkan, kasus Besipae, Manulai II, Bolok merupakan kasus yang tentang tanah yang mencuat. 

Ini berarti, kata Inche, bukti bahwa pemerintah tidak mampu meningkatkan keamanan investasi dan ketertiban umum.

Halaman
1234
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved