Berita Kota Kupang

Penyaluran BLT BBM di NTT Sebesar Rp 257 Miliar kepada 429 Ribu KPM

Dampak penyesuaian harga BBM terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi diperkirakan realtif terbatas Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan menguat

Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/ASTI DHEMA
KETERANGAN - Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur (DJPb NTT), Catur Ariyanto Widodo memberikan keterangan pada acara Media Briefing Current Issue Perkembangan Fiskal Terkini di Kantor DJPb NTT pada Rabu, 7 September 2022. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 257,652 miliar kepada 429 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Penyaluran BLT BBM di NTT ditargetkan kepada 429 ribu KPM dengan total nilai Rp 257 miliar dari 20 juta KPM di seluruh Indonesia dengan total nilai Rp 12,390 triliun.

"Populasi turut berpengaruh. Penerima BLT BBM melingkupi sepertiga dari jumlah keluarga di Indonesia sekitar 60 jutaan Keluarga," ungkap Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur (DJPb NTT), Catur Ariyanto Widodo saat Media Briefing Current Issue Perkembangan Fiskal Terkini di Kantor DJPb NTT pada Rabu 7 September 2022.

Dampak penyesuaian harga BBM terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi diperkirakan realtif terbatas Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan akan tetap menguat pada rentang 5,1 persen – 5,4 % .

Bantalan sosial tambahan akan memoderasi dampak kenaikan harga BBM.

Tanpa adanya kenaikan harga BBM (baseline), angka kemiskinan pada 2022 diperkirakan sebesar 9,3 % (per Maret 2022 sebesar 9,54 % ). Kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10,000, solar menjadi Rp6,800  dan Pertamax menjadi Rp14,500 diperkirakan akan meningkatkan kemiskinan pada tahun ini menjadi 9,9 % (naik 0,6 % ).

Namun, dengan pemberian bantalan berupa BLT dan BSU, kemiskinan dapat diturunkan menjadi 9,0 % pada  2022.

Kemudian dari gambaran subsidi yang ditanggung pemerintah, dijelaskan Catur, skenario pertama yang dilakukan pemerintah apabila harga ICP periode September - Desember 2022 berada pada kisaran US$ 90 per barel kemudian skenario kedua pada kisaran US$ 85 per barel.

Dampak dari skenario pertama, subsidi yang ditanggung pemerintah akan berkurang dari Rp 698 triliun kalau tidak melakukan apapun, menjadi Rp 640 triliun.

Jika ICP berada pada skenario kedua maka subsidi dan kompensasi akan berkurang menjadi Rp 653,7 triliun.

"Kemudian dengan adanya kenaikan ini, sehingga subsidi bisa lebih ditekan lagi pengalirannya tadi tanpa kebijakan, kita hanya bergantung pada ICP pasar saja itu sudah kelihatan menurun tetapi kalau dengan kebijakan pengalihan subsidi dan kompensasi jika kita lihat jauh menurun," terang Catur.

Kenaikan BBM mendorong naiknya inflasi pada rentang 6,3 % -6,7 % , masih moderat dibandingkan peers.

Dampak diperkirakan juga terjadi pada harga-harga barang lainnya dalam 1-2 bulan ke depan. Kemudian Pemerintah berupaya memitigasi agar inflasi tetap terjangkar dan dampak rambatannya sangat minimal dan terbatas, terutama pada harga pangan.(cr16)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved