Berita NTT

DPRD NTT  Mengakui Keluhan di Rumah Sakit Sering Terjadi, Ini Masalahnya

DPRD NTT menyebut keluhan yang disampaikan masyarakat perihal masalah layanan di berbagai fasilitas kesehatan (faskes) seperti rumah sakit (RS) memang

Editor: Ferry Ndoen
POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Ketua Bapemperda DPRD NTT Emanuel Kolfidus 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - DPRD NTT mengakui keluhan yang disampaikan masyarakat perihal masalah layanan di berbagai fasilitas kesehatan (faskes) seperti rumah sakit (RS) memang sering disampaikan.  

"Keluhan ini sudah lama, kita harap dalam kemitraan kami kita teruskan untuk satu peningkatan kualitas pelayanan, nakes mungkij bagaimana menghadapi pasien dengan lebih sejuk supaya mereka secara psikis juga cepat sembuh secara medik," kata anggota komisi V DPRD, Emanuel Kolfidus, Kamis 1 September 2022. 

Dia menjelaskan, berkaitan dengan alat CT scan yang rusak memang DPRD NTT sudah menyampaikan agar pemerintah segera membereskan. 

"Kita minta untuk segera diperbaiki untuk supaya bisa memberi pelayanan kepada masyarakat. Kalau belum, kita dengan hormat agar pihak RS segera perbaiki. Dari anggaran kita untuk kesehatan tidak mungkin menghambat," jelasnya. 

Eman menyebut, adanya alat-alat ini harus dibarengi juga dengan sumber daya manusia (SDM) dalam pengoperasian. Sehingga tidak proses berjalann tidak ada hambatan. 

Sementara untuk kelangkaan obat-obatan di beberapa RS, ia mengaku, pengadaan obat-obatan itu merupakan suatu prosedur meski bersifat prioritas. 

RS pemerintah dengan berbagai administratif sehingga cukup terkendala. DPRD NTT dalam berbagai kesempatan mendorong agar adanya ketersediaan stok obat harus ada di setiap RS. 

Untuk itu, kata Eman, RS perlu memperbaiki manajemen dasar menyetok obat-obatan agar tidak terjadi kelangkaan obat yang dibutuhkan pasien atau masyarakat.

Anggota DPRD NTT lainnya, Ana Waha Kolin, mengatakan, keluhan dari masyarakat ini memang sangat dibutuhkan. Ana Kolin menyebut, harusnya tiap RS ada tempat aduan. 

Aduan itu dimaksudkan agar pasien bisa memberikan masukan demi perbaikan RS sehingga tidak merugikan masyarakat dikemudian hari. 

"Karena itu, Pemerintah akan mengeksekusi hal-hal yang berhubungan langsung dengan situasi dan kondisi itu," sebutnya. 

Sisi lain, dengan layanan yang ada namun pemerintah yang lalai, maka pemerintah mesti lebih responsif lagi. Ana berharap agar Dinas teknis bisa melakukan monitoring ke RS. 

Untuk itu, kata Ana, perlu ada kerjasama dari semua pihak agar bisa membantu pembenahan layanan di RS. Dari sisi anggaran, pastinya tidak bermasalah. 

"Orang sakit itu tidak boleh diabaikan. Mereka punya hak untuk mendapat pelayanan bagus dan maksimal dari pemerintah dalam hal ini RS," jelasnya. 

Sinergitas dan koordinasi dari pihak-pihak terkait, menurutnya agar dimaksimalkan agar mendorong peningkatan pelayanan RS bagi kepentingan masyarakat. (Fan)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS

Baca juga: Kuliner Khas NTT:  Bihun Goreng Babi Timor Lezato, Makan Deng Kecap Asin Perasan Jeruk Purut Timor

Anggota Komisi V DPRD NTT, Eman Kolfidus
Anggota Komisi V DPRD NTT, Eman Kolfidus (POS-KUPANG.COM/RYAN NONG)

 

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved