Berita Sumba Barat

DPRD Sumba Barat Minta Dinas Sosial Kawal Penyaluran Bantuan dan cross Check Lapangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat atau DPRD Sumba Barat meminta pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial melakukan pengawasan

Editor: Ferry Ndoen
Pos-Kupang.Com/Petrus Piter
Wakil Ketua DPRD Sumba Barat, Lukas Lebu Gallu, S.H (kedua dari kanan) bersama anggota fraksi Nasdem DPRD Sumba Barat.  

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, WAIKABUBAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat atau DPRD Sumba Barat meminta pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial melakukan pengawasan ketat pada saat berlangsung penyaluran bantuan sosial tunai oleh PT Pos Indonesia.

Selain itu, Dinas Sosial harus melakukan cross check dengan pihak desa agar tidak terjadi pendobelan nama keluarga penerima manfaat (KPM) atapun KPM terlewatkan. Pengawasan ketat itu bertujuan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan haknya dengan baik.

Jangan sampai masyarakat sudah jauh-jauh datang, lalu pulang kecewa  hanya karena kendala teknis. Kehadiran pihak Dinas Sosial  pada saat berlangsung penyaluran dapat membantu menyelesaikan persoalan seketika muncul pada  pembayaran itu.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Lukas Lebu Gallu, S.H dan Ketua Komisi C DPRD Sumba Barat, Alexander Redamata Dapawole menyampaikan hal itu ketika diminta pandangan atau komentarnya terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai selama ini melalui telepon selulernya, Selasa 30 Agustua 2022.

Menurut Lukas Lebu Gallu, sebagai wakil rakyat Sumba Barat melihat proses penyaluran bantuan sosial tunai sebagaimana berlangsung selama ini  berjalan baik. Memang pada tahap I terdapat banyak kendala. Namun seiring berjalannya waktu dan kesigapan pemerintah memperbaiki kekurangan yang terjadi, kini proses penyaluran bantuan tersebut berjalan cukup baik. Meski demikian, ia meminta pemerintah harus lebih ketat melakukan pengawasan agar tidak terjadi pendobelan atau warga yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan justru terlewatkan.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi C DPRD Sumba Barat, Alexander Redamata Dapawole. Dapawole menambahkan, ke depan, Dinas Sosial harus lebih gesit lagi turun ke lapangan mengawasi langsung proses penyaluran bantuan itu. Hal  tersebut demi mencegah pendobelan penerima bantuan dan warga yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan terlewatkan.*

kuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS

Wakil Ketua DPRD Sumba Barat, Lukas Lebu Gallu, S.H (kedua dari kanan) bersama anggota fraksi Nasdem DPRD Sumba Barat. 
Wakil Ketua DPRD Sumba Barat, Lukas Lebu Gallu, S.H (kedua dari kanan) bersama anggota fraksi Nasdem DPRD Sumba Barat.  (Pos-Kupang.Com/Petrus Piter)


 

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved