Berita Kota Kupang

Penjabat Wali Kota Ikuti Sosialisasi Penilaian Penjabat Kepala Daerah

Sosialisasi yang berlangsung secara virtual dan diikuti oleh 66 Penjabat Kepala Daerah seluruh Indonesia tersebut dibuka dengan arahan Mendagri

Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/HO-PEMKOT KUPANG
RAPAT- Penjabat Wali Kota Kupang, George M. Hadjoh, SH, mengikuti kegiatan Sosialisasi Penilaian Penjabat Kepala Daerah, Rabu (24/8). Sosialisasi yang berlangsung secara virtual dan diikuti oleh 66 Penjabat Kepala Daerah seluruh Indonesia tersebut dibuka dengan arahan Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian 

POS-KUPANG.COM- Penjabat Wali Kota Kupang, George M. Hadjoh S.H mengikuti kegiatan Sosialisasi Penilaian Penjabat Kepala Daerah, Rabu (24/8/2022).

Sosialisasi yang berlangsung secara virtual dan diikuti oleh 66 Penjabat Kepala Daerah seluruh Indonesia tersebut dibuka dengan arahan Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian.

Turut mendampingi Penjabat Wali Kota, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Kupang, Jeffry E. Pelt, S.H., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, Wildrian Ronald Otta, S.STP, M.M dan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang, Hengky C. Malelak, S.STP, M.Si.

Dalam arahannya Mendagri menyampaikan, salah satu nilai lebih dari para penjabat kepala daerah yang memungkinkan mereka bisa bekerja dengan baik adalah bahwa para penjabat tidak memiliki beban politik, karena mereka bukan kader politik, sehingga bisa merangkul semua pihak.

Selain itu tidak adanya biaya politik dalam proses penunjukan penjabat kepala daerah menurutnya menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi karena alasan mengembalikan ongkos politik selama pilkada.

Kepada para penjabat Mendagri berpesan, untuk menjaga amanah dan memanfaatkan momentum ini untuk berbuat baik dan menanam pahala sebanyak-banyaknya.

Mantan Kapolri itu juga memberikan peringatan agar para penjabat lebih hati-hati dan jangan sampai terlibat kasus korupsi atau kena operasi tangkap tangan (OTT).

Karena menurutnya jika sampai terjadi, maka bukan hanya oknum penjabat yang disalahkan tapi juga sistem ikut disalahkan, dalam hal ini Presiden dan Mendagri yang telah menunjuk mereka menjadi penjabat.

Untuk itu perlu evaluasi secara rutin minimal 3 bulan sekali agar para penjabat bisa bekerja secara baik dan berprestasi serta bebas dari masalah.

Para penjabat diminta untuk membuat laporan pelaksanaan tugas selama 3 bulan yang akan menjadi bahan untuk evaluasi. Pertanggungjawaban dari Penjabat Gubernur akan disampaikan ke Presiden melalui Mendagri.

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved