Pengamat Politik Ahmad Atang: Ada Pertimbangan Mendagri Masa Jabatan Penjabat Wali Kota Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pengangkatan penjabat Wali Kota Kupang merupakan kewenangan Mendagri berdasarkan usulan Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, maka masa jabatan seorang penjabat sepenuhnya menjadi domain Mendagri.

Demikian disampaikan Pengamat Politik, Dr. Ahmad Atang kepada Pos-Kupang.Com, Senin 22 Agustus 2022.

Menurut Ahmad, jika pengangkatan penjabat Wali Kota Kupang hanya dalam rentang waktu satu tahun, walaupun secara faktual walikota definitif masih dua tahun lagi, tentu menjadi pertimbangan pusat, apakah dikemudian hari ada perpanjangan atau penunjukan baru semua tetap menjadi urusan Mendagri.

Baca juga: BREAKING NEWS : Gubernur NTT Bakal Lantik George Hadjoh Jadi Penjabat Wali Kota Kupang

Ahmad menuturkan bagi warga Kota Kupang saat ini adalah dengan berakhirnya masa jabatan wali kota periode 2017-2022, tidak terjadi kekosongan kepemimpinan. Dengan dilantiknya penjabat Wali kota maka proses pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana biasa.

"Sebagai penjabat Wali kota kita berharap pak George Hadjo dapat melanjutkan program yang sedang dilaksanakan oleh wali kota sebelumnya," kata dia

Oleh karena itu, kata dia bagi segenap ASN di Kota Kupang diharap memberikan support secara penuh atas kerja-kerja penjabat dalam memberikan pelayanan dan pembangun di kota Kupang. 

Begitu juga, bagi warga kota Kupang harus selalu menjaga situasi kondusif agar penjabat Wali kota dapat berkonsentrasi untuk melaksanakan tugas pemerintahannya.

Menurut dia George Hadjoh bukan orang baru bagi warga kota karena selama menjadi ASN, PJ sangat di kenal publik dengan kiprahnya baik sebagai ASN maupun sebagai tokoh olahraga di NTT.

Ia menyebut dengan berbagai pengalaman tersebut tentu beliau tidak mengalami kesulitan dalam mengemban misi yang diberikan.

Baca juga: Profil George Hadjoh, Penjabat Wali Kota Kupang Periode 2022-2024

Oleh karena itu, langkah awal yang mesti dilakukan adalah konsolidasi internal birokrasi, dan konsolidasi eksternal baik dengan DPRD sebagai mitra, ormas keagamaan maupun organisasi sosial kemasyarakatan untuk merajut kebersamaan dalam membangun kota Kupang.(*)

Ikuti berita Pos-kupang.com di GOOGLE NEWS