Berita Kota Kupang

Belum Bayar Pajak Pemkot Kupang Bersama DPRD Segel Papan Reklame 

Sikap yang diambil Pemkot itu menindaklanjuti temuan Komisi II DPRD Kota Kupang terkait banyak papan reklame yang tidak membayar pajak

Editor: Edi Hayong
POS-KUPANG.COM/HO-DPRD KOTA KUPANG
PENYEGELAN- Anggota DPRD Kota Kupang dan Pemkot saat melakukan penyegelan papan reklame yang ada di Kota Kupang. Gambar diabdikan pekan lalu 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Bapenda) lingkup Pemerintah Kota Kupang menyegel papan reklame karena belum membayar pajak.

Turut serta dalam penyegelan ini Komisi II DPRD Kota Kupang bersama Satuan Polisi Pamong Praja.

Sikap yang diambil Pemkot itu menindaklanjuti temuan Komisi II DPRD Kota Kupang terkait banyak papan reklame yang tidak membayar pajak. Dewan juga menemukan sebagian besar papan reklame Ilegal atau tidak diketahui pemiliknya. 

Secara terpisah Kepala Bapenda Kota Kupang, Ama Raja mengatakan, upaya itu terpaksa diambil Pemkot Kupang setelah vendor itu mengabaikan surat pemberitahuan pembayaran pajak.

Dirinya mengaku, penyegelan juga merupakan shock therapy bagi vendor agar taat membayar pajak. 

Baca juga: Pemerintah Kota Kupang Mulai Kerjakan Jalan Taebenu di Wilayah Kelurahan Oebufu

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi II Zeyto Ratuarat meminta Pemkot Kupang mesti tegas terhadap para vendor yang masa bodoh terhadap pajak itu. 

"Kita minta di-blacklist dan tidak usah memperpanjang kerja sama dengan mereka," ujarnya, Senin 22 Agustus 2022. 

Zeyto menilai, masa bodohnya vendor dalam membayar pajak sangat merugikan daerah. Adapun target PAD kota dari papan reklame tahun 2022 sebesar Rp3,5 miliar.

Ia berharap, para vendor segera membayar pajak reklame itu setelah disegel. Pemerintah diingatakan agar tidak membuka segel itu sebelum vendor melunasi utang pajak.

Dalam pantauan langsung sebelumnya, Komisi II DPRD Kota Kupang menemukan banyak papan reklame liar, juga banyak vendor yang memiliki izin, tetapi tidak membayar pajak reklame.  

Baca juga: Ketua Umum KADIN NTT Apresiasi Kerja Pemerintah Kota Kupang melalui DPMPTSP kota Kupang

Setidaknya, terdapat 13 vendor di Kota Kupang yang dinilai tidak mematuhi kewajiban membayar pajak, banyak juga papan reklame liar yang dibangun tanpa pemberitahuan kepada pemerintah.

Terhadap kondisi ini Ketua Komisi II DPRD Kota Kupang Diana Bire menilai ketidakpedulian vendor terhadap pajak itu sangat merugikan daerah, terutama dalam meingkatkan target pendapatan asli daerah khusus reklame.

Komisi, kata Diana, menginginkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak papan reklame itu. Komisi II juga berharap, perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2016 harus dilaksanakan.

"Bagi kami komisi, semua titik papan reklame harus menjadi sumber pendapatan daerah, sementara hasil pantauan kami di lapangan ternyata tidak sesuai dengan peraturan daerah yang ada," kata Diana.

Politikus Partai Hanura itu, mengatakan, hasil pantauan di lapangan, komisi menemukan ada sekitar 16 titik papan reklame yang tidak bertuan.

Baca juga: KPP Pratama Kupang Lakukan Sosialisasi PPS Dengan Pemerintah Kota Kupang

Dia juga meminta agar Bapenda Kota Kupang lebih aktif untuk turun ke lapangan, melihat dan memastikan bahwa tidak ada papan reklame yang tidak memiliki izin, jika didapati, maka langsung disegel. 

"Karena setelah kami turun, banyak vendor yang langsung membayar pajak dan semua tunggakan, mereka memiliki keinginan untuk membayar, tetapi harus juga didorong oleh Bapenda agar lebih tertib untuk mengingatkat kepada vendor," kata Diana. (Fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS

Sumber: Pos Kupang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved