Presiden Jokowi Tunda Tarif Baru TNK di Mabar

Juru Bicara Asosiasi Angkutan Wisata Darat (Awstar) Labuan Bajo, John Daniel mengatakan, pihaknya meminta diskusi dan dialog sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

"Kami minta pihak pengelola untuk membuka ruang diskusi dan dialog kepada seluruh elemen masyarakat dan pelaku industri terkait ini. Dan Rp 3.75 juta setahu saya saya bukan tiket itu adalah paket tours," katanya.

Menurut John, pihaknya mendukung upaya-upaya konservasi di kawasan TNK dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

"Apalagi terkait kenaikan tiket Taman Nasional Komodo ini. Harapannya harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat pelaku industri pariwisata lokal dengan tidak adanya sistem monopoli dan harus berkeadalian, erta memberikan pendapatan yg optimal bagi Pemda Manggarai Barat," jelasnya.

Menurut John, sebagai pelaku pariwisata pihaknya sangat mendukung program pemerintah untuk mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi kelas dunia dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada.

"Dan perlu peran pelaku wisata lokal untuk mendukung itu. Harapannya aktivitas parawista di kota super premium ini harus berdampak bukan saja infrastruktur tetapi angka indeks pembangunan manusia di NTT harus berada di atas standar," katanya.

* DPD KNPI Dukung Penundaan

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Mabar, Sergius Tri Deddy menyambut baik kebijakan penundaan tarif masuk TNK tersebut.

"Kami menyambut baik, tapi tidak serta merta menerima itu sebagai sesuatu hal yang menyenangkan kita sebagai masyarakat di Manggarai barat, point' penting dari sikap penolakan kita, bukan penundaan, tapi kenaikan tarif yang fantastik, yang bagi kami akan menyebabkan proses promosi pariwisata sangat sulit diterima oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara, hal itu sudah terlihat dan tergambar, banyak wisatawan yang membatalkan perjalanan mendengar kenaikan tiket tarif Pulau Komodo dan Padar ini," katanya.

Sergius menilai, pemerintah membuat kebijakan dengan kajian yang belum komperhensif dan konstruktik, hal itu terbukti dari banyak tamu yang membatalkan dan komplain tentang harga paket wisata yang dirasa mahal ini.
Pemerintah, wajib melakukan riset. terutama soal aksesbilitas ekonomi wisatawan yang hadir, apakah didominasi oleh wisatawan high class atau wisatawan yang kelas menengah dan rendah kebawah.

Pemerintah juga harus bisa menunjukan data yang konstruktif, untuk menggambar kebijakan yang akan dikeluarkan memang benar-benar realistis sesuai dengan kondisi ekonomi wisatawan yang berkunjung di Manggarai barat.

"Jangan sampai pemerintah hanya mengejar target keutungan tampa mengetahui kondisi rill wistawan yang hadir. Yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kunjungan wisatawan serta penurunaan tingkat promosi oleh karena harga tiket Mahal. Dan kita menolak pengelolan yang sifatnya monopoli, baik monopoli obyek wisata terutama Pulau Komodo dan Pulau Paadar maupun manajemen penjualan market wisata, terhadap pulau padar dan Pulau Komodo," jelasnya.

Sergius menjelaskan, bila dalam sistem aplikasi yang ditetapkan oleh PT Flobamora sebagai BUMD Pemerintah Provinsi NTT, diharapkan tetap mengedepankan pengelolaan paket pariwisata akan obyek wisata Pulau Komodo dan Pulau Padar hanya melalui aplikasi dengan konsep manajemen satu pintu.

"Hal itulah yang menjadi point penolakan kita sebagai masyarakat Manggarai Barat. Karena Pulau Komodo dan Pulau Padar itu adalah market promosi utama dan penjualan paket utama pariwisata oleh masyarakat serta pelaku industri pariwisata di Manggarai barat tidak terlepas obyek bahwa ada obyek wisata pendukung yang lain yang menyebar di seluruh Flores.